Home / Politik

Tuesday, 8 September 2020 - 08:00 WIB

Awang Yacoub Tak Terima “Ditinggal” PAN, Darlis Persilakan Protes ke DPP

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

WAYOUT.ID, TENGGARONG – Pemungutan suara belum dimulai. Namun suasana panas sudah terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), tepatnya saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Musababnya adalah arah dukungan Partai Amanat Nasional (PAN). Baik pasangan Edi Damansyah-Rendi Solihin dan Awang Yacoub Luthman-Suko Buono, sama-sama membawa surat dukungan dari partai berlambang matahari terbit itu.

Sontak saja kejadian itu membuat geger dunia perpolitikan Kukar. Sampai-sampai, Awang Yacoub-Suko Buono rela menunggu kedatangan ketua dan sekretaris PAN Kukar. Pasalnya, salah satu syarat untuk mendaftar adalah, menghadirkan ketua dan sekretaris parpol pengusung di tingkat Kukar.

Hingga akhirnya, berkas Awang Yacoub-Suko Buono dikembalikan lantaran dianggap belum lengkap. Polemik pun berlanjut.

Awang Yacoub meradang. Dia “menyerang” ketua DPW PAN Kaltim, Darlis Pattalongi. Menurut Awang Yacoub, persoalan sebenarnya ada pada pengurus provinsi dan kabupaten.

Awang Yacoub tak sungkan memulai cerita dari proses penjaringan PAN di Kukar.

Menurutnya, kejanggalan pertama adalah DPW PAN Kaltim hanya mengusulkan Edi Damansyah-Rendi Solihin. Padahal, Awang Yacoub juga turut serta pada proses penjaringan tersebut dan telah mengikuti fit and proper test dari PAN.

Kedua, Awang Yacoub menyoal soal surat pembatalan dukungan DPP PAN kepada dirinya yang disebut tidak sesuai prosedur secara legalitas, dan melanggar etika politik. Dia menceritakan, SK dari DPP PAN diterimanya pada 15 Juni 2020. Ia terima langsung dari pengurus DPP PAN.

Namun, pada 3 Juli 2020, terbit surat pembatalan SK dukungan tersebut, yang diserahkan ke Awang Yacoub pada 14 Agustus 2020.

“Saya anggap ini surat pembatalan sepihak. Suratnya scan, hasil pindai. Bukan tanda tangan basah, tidak bermaterai, dan tidak ada paraf,” ungkap Awang Yacoub.

Baca Juga:  Mahyunadi Tegaskan Kemenangan Bukanlah Tujuan, Namun Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kutim

Awang Yacoub menambahkan, surat B1KWK miliknya jelas dari segi legalitas, bertanda tangan asli, ada materai, dan paraf.

“Saya bilang apa maksudnya ini, surat itu saya tolak, tidak saya tandatangani, saya tolak. Ini enggak benar dari segi administrasi dan etika politik, tidak benar,” kata Awang Yacoub.

Sementara itu, Darlis menjelaskan, pengurus di daerah hanya menjalankan keputusan DPP.

“Saya enggak tahu apa-apa. Karena itu keputusan DPP. DPW sama sekali tidak dilibatkan dalam keputusan DPP, karena itu memang ranahnya DPP,” kata Darlis.

Sebelumnya, Darlis menyarankan jika memang ingin mengajukan protes sebaiknya langsung ke tingkat DPP. Sebab jika protes ke tingkat DPD maka akan berdampak bagi kader PAN di wilayah Kukar.

“Kemudian teman-teman dipaksa dengan segala macamnya supaya tetap tidak sah untuk pasangan calon dianggap PAN sudah mendaftarkan diri ke pasangan calon. Teman-teman di DPD jadi korban. Tolong pikirkan dong karier kader kami di sana. Jika tidak puas (lapor) ke DPP,” tutup Darlis. (***)

 

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Bakal Digelar Selama 71 Hari, Proses Pilkada Dimulai Sejak 26 September 2020

Politik

Didukung Partai Berkarya di Pilkada Samarinda, Andi Harun: Vitamin Politik Luar Biasa

Politik

Target Tinggi Banteng di Benua Etam, Sapu Bersih Sembilan Pilkada

Politik

Basri Rase-Najirah Adi Darma Kembalikan Prolita di Bontang, Juga Siapkan Satu Motor untuk Satu RT

Politik

Safaruddin Dijagokan untuk Memimpin KKSS Kaltim, Banjir Dukungan dari Masyarakat

Politik

Anggap Tak Penuhi Syarat Formil, Zairin-Sarwono Urung Lakukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Politik

Kunjungi Desa Benhes dan Muara Wahau, Mahyunadi-Kinsu Pastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi

Politik

Cegah Penyebaran Covid-19 saat Pencoblosan, TPS Akan Disemprot Disinfektan Tiap 3 Jam