Home / News

Wednesday, 9 September 2020 - 08:00 WIB

55 Orang Diperiksa Bawaslu Samarinda, Kira-Kira Ada Masalah Apa Ya…

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda memanggil 55 orang ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing kecamatan.

Pemanggilan PPS lantaran adanya dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada).

Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin mengatakan, pihaknya memanggil seluruh PPS yang ada di Kota Tepian kecuali empat PPS di Kecamatan Samarinda Utara.

“Ada 55 PPS dari total 59 PPS yang ada, kecuali empat PPS di Samarinda Utara,” kata Muin, Selasa (8/9/2020).

Dugaan pelanggaran administrasi tersebut ditemukan pada saat rapat pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat kelurahan beberapa waktu lalu. Diduga PPS tidak memberikan salinan formulir model A.B-KWK, yaitu DPHP kepada pengawas kelurahan.

“Kami anggap bahwa dengan tidak diberikannya data itu, ada indikasi tidak ada asas keterbukaan,” ucapnya.

Padahal menurut Muin, hal itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 terkait Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada 12 ayat (11).

Jika formulir model A.B-KWK tersebut tidak diberikan maka Bawaslu Samarinda tidak bisa melakukan pencermatan karena tidak mengantongi data.

“Sehingga PPS dipanggil untuk diminta klarifikasinya. Mulai pagi sampai pukul 15.00 atau 16.00 sore, banyak yang kami panggil, bergantian,” terangnya.

Proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu Samarinda merupakan mekanisme penanganan pelanggaran yang harus  tempuh sesuai Peratuwan Bawaslu (Perbawaslu) 14/2017 bahwa setiap adanya dugaan pelanggaran baik itu laporan atau temuan maka menjadi keharusan untuk ditindaklanjuti. (***)

 

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

News

Survei Belajar Tatap Muka di Samarinda, Sebanyak 83 Persen Orang Tua Menyatakan Setuju

News

Lanjutkan Penertiban Bangunan di Sungai Karang Mumus, Pemkot Samarinda Butuh Dana Rp 4 Miliar

News

Soal Sengketa Tanah di Samarinda, Pemerintah Pastikan Selesaikan Jika Sudah Miliki Putusan Hukum

News

Pegawai Terpapar Covid-19 Hadiri Rapat Dewan, Kepala Bappeda Kaltim: Empat Orang Positif

News

Sampaikan Rasa Belasungkawa, Safaruddin Silaturahmi ke Kediaman Mendiang Thohari Aziz

News

Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Samarinda, THM Dilarang Beroperasi hingga 8 Oktober

News

Terjerat Pajak Bodong, Pengusaha Kaltim Rugikan Negara hingga Rp 2,9 Miliar

News

Tingkat Penularan Tinggi, Akhir Tahun Ini Kaltim Bakal Dapat Jatah Vaksin Covid-19 dari Kemenkes RI