Home / Infrastruktur

Friday, 11 September 2020 - 08:00 WIB

Pusat Tunda Eksekusi Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Wagub Kaltim

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi (kiri) bersama Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan. (ist)

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi (kiri) bersama Presiden Jokowi dalam sebuah kesempatan. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Informasi penundaan eksekusi pemindahan ibu kota negara disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/9/2020).

Suharso Monoarfa mengatakan, saat ini pemerintah fokus untuk menangani pandemi Covid-19. Sehingga, penundaan pun dilakukan.

“Sampai hari ini program pemindahan IKN masih ditunda. Pemerintah masih fokus untuk menangani pandemi Covid-19,” ujarnya.

Kendati proyek IKN tertunda, namun proyek pembangunan infrastruktur pendukung di Samarinda dan Balikpapan sebagai kota penyangga tetap berjalan.

Hanya saja, Suharso tidak menjelaskan secara detail sampai kapan penundaan tersebut dilakukan. “Kita tetap melanjutkan masterplan IKN, seperti pembangunan infrastruktur di kota penyangga,” tuturnya.

Untuk tahun anggaran 2021, Bappenas mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

Dari total tersebut, sebanyak 55,4 persen atau sekitar Rp 850 miliar diperuntukkan program perencanaan pembangunan nasional.

Terkait hal itu, Pemprov Kaltim menerima keputusan pemerintah pusat terkait penundaan pembangunan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Kita ikuti arahan pusat saja,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi melalui pesan singkat kepada awak media, Kamis (10/9/2020).

Respon yang sama juga disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kaltim, Muhammad Sabani.

Hanya saja, Sabani mengatakan, persiapan untuk pembangunan ibu kota negara yang baru akan tetap berjalan.

“Persiapan tetap dilakukan. Seperti penyusunan tata ruang, master plan, backup (bangun) kawasan penyangga dan lainnya. Ya, kita ikuti saja pemerintah pusat,” kata Sabani.

Sabani menuturkan pembangunan fisik pendukung ibu kota negara di kawasan penyangga saat ini sedang berjalan.

Seperti rencana pembangunan Bendung Gerak di Sungai Telake di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Klaim Kemendagri Izinkan Dua Proyek MYC Masuk APBD 2021, Begini Tanggapan Akademisi

Proyek senilai Rp 1,7 triliun itu tak lama lagi akan dilelang. Lokasi proyek tersebut merupakan perbatasan antara Kabupaten Paser dan Kabupaten PPU, lokasi ibu kota negara.

Tak hanya itu, lanjut Sabani, pembangunan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten PPU pun kini sedang berproses dan hampir rampung.

“Karena itu Pemprov Kaltim siap mendukung dan memastikan semua kegiatan yang bersumber dari APBN itu berjalan dengan baik tanpa gangguan,” terang dia. (***)

 

Reporter: Aulia Maulana Jaya, Bima Putra Perkasa

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Ruas Jalan Samarinda-Muara Kaman Bakal Jadi Fokus Perbaikan Pemprov Kaltim di Tahun 2021

Infrastruktur

Jembatan Pulau Balang Tersambung 100 Persen, Jarak Tempuh Balikpapan-Penajam Cuma Sekira Satu Jam

Infrastruktur

Dua Proyek MYC Tak Masuk Anggaran Tahun Depan, Pemprov Tetap Upayakan Kelengkapan Dokumen

Infrastruktur

24.149 KK Belum Teraliri Listrik, Elektrifikasi Kutim Terendah Kedua di Kaltim

Infrastruktur

Dimulai Tahun Depan, Proyek Kereta Api Balikpapan-Samarinda Tak Terpengaruh Pandemi

Infrastruktur

Gubernur Kaltim Resmi Lantik Sekprov, Anggota Dewan Soroti Target Pendapatan

Infrastruktur

Pembongkaran Bangunan di Sungai Karang Mumus Segmen Pasar Segiri Ditarget Kelar Desember

Infrastruktur

Pemprov Kaltim Klaim Kemendagri Izinkan Dua Proyek MYC Masuk APBD 2021, Begini Tanggapan Akademisi