Home / Politik

Friday, 11 September 2020 - 10:00 WIB

Tak Ada Sanksi Khusus Bagi Calon Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan

Suasana rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. (ist)

Suasana rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. (ist)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar bersamaan dengan pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban bagi calon kepala daerah yang ikut kenduri demokrasi tersebut.

Hanya saja, tidak ada aturan khusus terkait sanksi jika ada pelanggaran protokol kesehatan. Padahal, penerapan protokol kesehatan merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mencegah penyebaran virus beralias corona itu.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan sejumlah stake holders, Kamis (10/9/2020), dibahas terkait pelaksanaan pilkada pada masa Covid-19. Hadir di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil ketua Komisi II DPR RI, Armawi Tomafik mengutarakan, pihaknya akan merumuskan tentang sanksi tegas bagi pelanggar.

“Prinsipnya komisi II mendorong ada sanksi yang lebih tegas seperti diskualifikasi jika pasangan calon terbukti melanggar protokol kesehatan,” jelas Armawi.

Bahkan, dia mendorong agar rekomendasi yang dihasilkan rapat didorong menjadi peraturan. Kendati demikian, Bawaslu mengungkapkan bahwa sanksi tersebut sudah diatur di luar Peraturan KPU (PKPU) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga tidak harus mengeluarkan aturan baru.

“Soal sanksi, sebenarnya sudah tercantum dalam KUHP untuk pidana umumnya dan UU tentang wabah penyakit. Ada juga perwali (peraturan wali kota) atau perbup (peraturan bupati) yang mengatur sanksi administrasi,” beber ketua Bawaslu RI, Abhan.

KPU sendiri mengaku kewalahan lantaran kurang efektifnya sosialisasi. Ketua KPU Arief Budiman mengaku, alasan mendasar yang dialami lembaganya adalah minimnya anggaran. Musababnya, anggaran KPU mengalami pemangkasan.

“Dalam pagu anggaran Pilkada 2020, yang diajukan adalah sebesar Rp 4,7 triliun. Tetapi ada pemangkasan di beberapa pos antara lain rapid test yang dikurangi dengan alasan tarifnya sudah diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Serta anggaran untuk sosialisasi karena pengurangan pertemuan secara fisik. Lalu waktu sosialisasi yang hanya beberapa hari,” ujarnya.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 Terus Mengalami Peningkatan, Kaltim Berada di Peringkat 6 Indonesia

Mendagri Tito Karnavian pun angkat bicara. Menurutnya, singkatnya sosialisasi sangat disesalkan. Pasalnya, pihaknya hanya punya waktu dua hari untuk mensosialisasikan aturan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

“Kekuatan di KPU dan Bawaslu tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Perlu sosialisasi bukan hanya kepada pasangan calon, melainkan juga penegak hukum,” tegas Tito.

Tito sepakat ada tambahan anggaran khusus untuk sosialisasi dan pencegahan dengan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan. Seperti masker dan hand sanitizer bagi peserta pilkada maupun para pemilih di hari H pencoblosan nanti. Juga anggaran untuk aparat penegak hukum. (***)

 

Reporter: Aulia Maulana Jaya

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Mendagri-KPU Sepakati Revisi PKPU soal Kerumunan, KPU Kaltim Minta Penyelenggara Disiplin

Politik

Safaruddin dan Abdul Rasid Bertemu, Golkar Kukar Siap Menangkan Edi Damansyah-Rendi Solihin

Politik

Wujudkan Kemandirian Ekonomi Kutim, Mahyunadi-Kinsu Bakal Berikan Kemudahan Modal untuk UMKM

Politik

PDI Perjuangan Pemenang Pemilu, Andi Harun: Ini Modal Politik Besar

Politik

KPU Kukar Sudah Klarifikasi 14 Pihak, Edi Damansyah Dipastikan Tak Terbukti Melanggar

Politik

Mahyunadi-Kinsu Pastikan Kesejahteraan Pemuka Agama, Diharapkan Bisa Fokus Membimbing Umat

Politik

Besok Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Khusus Penantang Calon Tunggal

Politik

Adi Darma Wafat, Jadi Calon Kepala Daerah Kedua yang Mangkat Karena Covid-19