Home / Politik

Friday, 11 September 2020 - 10:00 WIB

Tak Ada Sanksi Khusus Bagi Calon Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan

Suasana rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. (ist)

Suasana rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu. (ist)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) digelar bersamaan dengan pandemi Covid-19. Penerapan protokol kesehatan menjadi kewajiban bagi calon kepala daerah yang ikut kenduri demokrasi tersebut.

Hanya saja, tidak ada aturan khusus terkait sanksi jika ada pelanggaran protokol kesehatan. Padahal, penerapan protokol kesehatan merupakan perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mencegah penyebaran virus beralias corona itu.

Dalam rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan sejumlah stake holders, Kamis (10/9/2020), dibahas terkait pelaksanaan pilkada pada masa Covid-19. Hadir di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Wakil ketua Komisi II DPR RI, Armawi Tomafik mengutarakan, pihaknya akan merumuskan tentang sanksi tegas bagi pelanggar.

“Prinsipnya komisi II mendorong ada sanksi yang lebih tegas seperti diskualifikasi jika pasangan calon terbukti melanggar protokol kesehatan,” jelas Armawi.

Bahkan, dia mendorong agar rekomendasi yang dihasilkan rapat didorong menjadi peraturan. Kendati demikian, Bawaslu mengungkapkan bahwa sanksi tersebut sudah diatur di luar Peraturan KPU (PKPU) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga tidak harus mengeluarkan aturan baru.

“Soal sanksi, sebenarnya sudah tercantum dalam KUHP untuk pidana umumnya dan UU tentang wabah penyakit. Ada juga perwali (peraturan wali kota) atau perbup (peraturan bupati) yang mengatur sanksi administrasi,” beber ketua Bawaslu RI, Abhan.

KPU sendiri mengaku kewalahan lantaran kurang efektifnya sosialisasi. Ketua KPU Arief Budiman mengaku, alasan mendasar yang dialami lembaganya adalah minimnya anggaran. Musababnya, anggaran KPU mengalami pemangkasan.

“Dalam pagu anggaran Pilkada 2020, yang diajukan adalah sebesar Rp 4,7 triliun. Tetapi ada pemangkasan di beberapa pos antara lain rapid test yang dikurangi dengan alasan tarifnya sudah diturunkan oleh Kementerian Kesehatan. Serta anggaran untuk sosialisasi karena pengurangan pertemuan secara fisik. Lalu waktu sosialisasi yang hanya beberapa hari,” ujarnya.

Baca Juga:  Dua Orang Jadi Tersangka di Demo Omnibus Law di Samarinda, Aliansi Mahakam Menggugat: Kami yang Dituduh

Mendagri Tito Karnavian pun angkat bicara. Menurutnya, singkatnya sosialisasi sangat disesalkan. Pasalnya, pihaknya hanya punya waktu dua hari untuk mensosialisasikan aturan protokol kesehatan selama tahapan pilkada.

“Kekuatan di KPU dan Bawaslu tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Perlu sosialisasi bukan hanya kepada pasangan calon, melainkan juga penegak hukum,” tegas Tito.

Tito sepakat ada tambahan anggaran khusus untuk sosialisasi dan pencegahan dengan menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan. Seperti masker dan hand sanitizer bagi peserta pilkada maupun para pemilih di hari H pencoblosan nanti. Juga anggaran untuk aparat penegak hukum. (***)

 

Reporter: Aulia Maulana Jaya

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Sekelompok Massa Datangi Kantor KPU Samarinda, Guru Besar Unmul Imbau Tak Ada Intervensi

Politik

Didukung Partai Berkarya di Pilkada Samarinda, Andi Harun: Vitamin Politik Luar Biasa

Politik

Dipanggil Bawaslu, Calon Wali Kota Samarinda: Masa Diundang Orang Enggak Hadir

Politik

Selesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Samarinda Bersiap Memasuki Tahapan Lanjutan

Politik

Daftar Pilkada, Zairin-Sarwono Naik Angkot Datangi KPU Samarinda

Politik

PDI Perjuangan Beri Pelatihan Para Saksi, Safaruddin: Mahyunadi-Kinsu Sangat Tepat Memimpin Kutim

Politik

Tim Pemenangan Zairin-Sarwono Dipanggil Bawaslu Samarinda, Terkait Dugaan Kampanye Berkedok Bagi Sembako

Politik

Suara Sah Mahyunadi-Kinsu Dianggap Hangus, BSPN Kaltim Ungkap Dugaan Pelanggaran di Kecamatan Busang