Home / Politik

Friday, 18 September 2020 - 06:00 WIB

Dugaan Black Campaign Serang Mahyunadi, Kesbangpol Kaltim: LSM Kompak Belum Terdaftar

Pasangan Mahyunadi-Lulu Kinsu untuk Pilkada Kutim. (ist)

Pasangan Mahyunadi-Lulu Kinsu untuk Pilkada Kutim. (ist)

WAYOUT.ID, SANGATTA – Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur (Pilkada Kutim) dinodai aksi tidak terpuji. Keinginan masyarakat Tuah Bumi Untung Benua yang hendak merayakan pesta demokrasi dalam rangka memilih kepala daerah berkualitas sedikit terusik. Dugaan black campaign terjadi.

Musababnya adalah, dugaan aksi black campaign terhadap salah seorang calon bupati. Target serangan adalah Mahyunadi. Kandidat yang diusung koalisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Gelora.

Mahyunadi yang juga anggota DPRD Kaltim dituding memalsukan ijazah. Padahal, tiga periode menjadi wakil rakyat di Kutim dan belum genap satu periode mengabdi di DPRD Kaltim, politisi kelahiran Balikpapan, 27 November 1972 itu tidak pernah terjerat masalah serupa. Bahkan, berkasnya selalu lolos verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim maupun Kaltim.

Celakanya, dugaan aksi black campaign itu mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Lebih tepatnya LSM Komunitas Masyarakat Pendidikan Kaltim (Kompak). Dikutip dari salah satu media, dugaan ijazah palsu ini dilaporkan oleh LSM Kompak ke KPU RI di Jakarta.

Sebagai respon dari aduan tersebut, KPU RI melalui surat nomor 739/PL.02.2.-SD/06/KPU/IX/2020 meminta KPU Kaltim menindaklanjuti laporan dugaan ijazah palsu Mahyunadi. Surat tersebut ditandatangani ketua KPU RI, Arief Budiman di Jakarta 6 September 2020.

Dalam laporan yang ditandatangani Adyksya Putra sebagai ketua dan Susanti sebagai sekretaris, Kompak menyebutkan pilkada hendaknya berlangsung demokratis, umum, bebas, jujur, dan adil.

Kompak mengaku mendapatkan ijazah atau surat pengganti ijazah atas nama Mahyunadi yang terindikasi adanya pemalsuan saksi dan sidik jari. Dugaan ijazah palsu ini adalah untuk sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Baca Juga:  Safaruddin Dijagokan untuk Memimpin KKSS Kaltim, Banjir Dukungan dari Masyarakat

Salah satu bukti yang ditunjukkan Kompak adalah surat pengganti ijazah SD yang memerlukan dua tanda tangan saksi bermaterai Rp 6.000. Sesuai peraturan, kedua saksi harus merupakan mantan siswa seangkatan Mahyunadi.

“Tentunya tindakan Mahyunadi ini kami anggap mencederai demokrasi dan dunia pendidikan karena akan menghasilkan pemimpin yang sudah berbuat curang dan membohongi rakyat sejak awal,” demikian pernyataan Kompak dalam laporannya ke KPU RI.

Mahyunadi sendiri enggan berkomentar banyak. Dia mengaku sampai saat ini belum dihubungi KPU Kutim terkait laporan tersebut.

“Sampai saat ini saya dan tim saya belum ada diberitahukan oleh KPU terkait adanya laporan tersebut. Jadi saya belum bisa reaktif terkait ini,” ujar Mahyunadi.

Ketua KPU Kaltim, Rudiansyah pun enggan berkomentar. “Maksud itu narasumber tahu dari mana ya? Surat dan nomor surat KPU, yang jelas saya tidak berkomentar dengan surat itu ya,” ujar Rudi, sapaan karibnya, Kamis (17/9/2020).

Ditanya terkait apakah semua laporan dapat ditindaklanjuti oleh KPU, Rudi mengatakan, setiap masukan masyarakat di dalam masa tanggapan dan masukan masyarakat, maka KPU selaku penyelenggara akan menindaklanjuti masukan tersebut. Tentunya dengan mengklarifikasinya kepada pihak atau instansi berwenang.

“Jadi saya enggak membahas surat itu. Intinya setiap masukan atau laporan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh penyelenggara,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan, Veridiana Huraq Wang menyampaikan pernyataan sikap selaku partai pengusung Mahyunadi yang berpasangan dengan Lulu Kisnu itu.

“Secara general, kader akan mengikuti arahan dari partai. Selama belum ada arahan. kami tetap berjuang dan akan bekerja sesuai arahan partai,” ujar Veridiana.

Ini sekaligus isyarat bahwa banteng moncong putih masih berkomitmen dalam koalisi pendukung Mahyunadi di Pilkada Kutim.

Baca Juga:  Sukseskan Gelaran Pilkada Serentak, Safaruddin Gunakan Hak Suaranya di Balikpapan

Terkait proses hukum yang mengarah kepada proses verifikasi, PDI Perjuangan akan menyerahkan keputusan kepada KPU selaku penyelenggara.

“Kita tunggu hasil dari KPU. Ini kan masih dalam proses verifikasi. Kita akan tetap ikuti arahan partai,” tegasnya.

Tak Terdaftar di Kesbangpol Kaltim

Tim redaksi kemudian menelusuri keberadaan LSM Kompak itu. Tepatnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim. Mengingat jika dilihat dari namanya, LSM ini cakupannya adalah se-Kaltim. Di lembaga inilah pendataan terkait organisasi dan LSM yang ada di Kaltim.

Terkait keabsahan LSM Kompak di Badan Kesbangpol Kaltim, Plt Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Deni Sutrisno tidak berkomentar banyak.

“Sebentar, dicek dulu ya,” kata Deni, dikonfirmasi via pesan WhatsApp, Kamis (17/9/2020).

Usai melakukan pengecekan daftar LSM yang terdata di Kesbangpol Kaltim, Deni mengungkap bahwa LSM Kompak tak terdaftar di data Kesbangpol.

“Benar, LSM Kompak belum terdaftar,” jawabnya singkat.

Sementara itu, pengamat hukum dan sosial Kaltim, Herdiansyah Hamzah mengungkapkan, perang urat saraf dinilai baik, selama bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat.

“Bagus saja perang urat saraf jelang pilkada, dengan catatan perang urat saraf itu bisa menumbuhkan kesadaran politik masyarakat. Bisa jadi stimulus kesadaran politik publik,” ungkap Castro, sapaan akrabnya dihubungi Kamis (17/9/2020).

Jangan sampai, kata dia, adu kepentingan di tahapan pilkada justru menjadi konsumsi politik elit. Dirinya mencontohkan, salah satu kasus yang tengah mengemuka di Kutim, terkait adanya dugaan ijazah palsu salah satu pasangan calon.

Castro menganggap hal tersebut sebagai hal yang kasuistik. Pengguliran kasus tersebut memang kerap terjadi saat pendaftaran pasangan calon ke KPU. Bisa mungkin murni hukum, bisa juga untuk menjatuhkan salah satu figur.

Baca Juga:  Tidak Mengalami Kenaikan karena Pandemi Covid-19, UMP Kaltim 2021 Tetap di Angka Rp 2,9 Jutaan

“Bisa jadi kasus ijazah palsu itu digulirkan untuk menyerang figur secara politik. Tapi kan itu masih asumsi dan perlu pembuktian secara hukum. Bisa juga murni kasus hukum yang berdampak secara politik, itu bisa juga,” jelasnya.

Saling menjatuhkan figur saat pemilu dianggap hal yang wajar di dalam dunia politik.

“Kalau misalnya kasus ijazah palsu itu untuk menjatuhkan nama baik dan akreditasi figur tertentu, itu wajar saja bagi saya. Namanya politik memang seperti itu ya,” sambungnya.

Castro menyarankan pada pihak yang dituduh memalsukan ijazah saat pendaftaran, untuk melakukan klarifikasi masalah tersebut. Dirinya mengungkap banyak pihak-pihak berwenang untuk membuktikan itu, seperti KPU untuk administrasinya, dan pihak kepolisian untuk mengetahui unsur hukumnya.

“Jika nanti ada upaya dari yang bersangkutan mengklarifikasi dugaan ijazah palsu, itu justru lebih baik. Karena saat pemilihan nanti masyarakat benar-benar disajikan calon-calon yang bersih secara hukum,” pungkasnya. (***)

Reporter: Bima Putra Perkasa, Satria Dirgantara

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Dugaan Pelanggaran Kampanye di Kota Tepian, Bawaslu Samarinda Temukan Bukti Minyak dan Kartu Nama

Politik

Wujudkan Kota Bontang Bebas Kuota, Basri Rase-Najirah Adi Darma Bakal Sebar Wifi Gratis untuk Masyarakat

Politik

Melalui Program Bontang Bangkit, Basri Rase-Najirah Adi Darma Bakal Bikin Masyarakat Sejahtera

Politik

Mahyunadi-Kinsu Pastikan Kesejahteraan Pemuka Agama, Diharapkan Bisa Fokus Membimbing Umat

Politik

Sugiyono Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Samarinda, Wali Kota Ajak Saling Bersinergi Membangun Kota

Politik

7 Hari Mencari Pengganti Muharram, PKS Kocok Ulang Kandidat di Pilkada Berau

Politik

Suara Sah Mahyunadi-Kinsu Dianggap Hangus, BSPN Kaltim Ungkap Dugaan Pelanggaran di Kecamatan Busang

Politik

Warga Desa Selangkau Antusias Sambut Progam Mahyunadi-Kinsu, Optimistis Kutim Makin Maju