Home / Politik

Tuesday, 22 September 2020 - 06:00 WIB

Catat, Ini Sanksi Pasangan Calon yang Langgar Protokol Kesehatan saat Kampanye

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 sebentar lagi akan memasuki masa kampanye.

Diagendakan akan dilakukan selama 71 hari sejak 26 September 2020 mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda juga telah bersiap, merampungkan tahapan pencalonan hingga diumumkan pasangan calon yang memenuhi ikut kontestasi di Samarinda, pada 23 September 2020 besok.

Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat menyampaikan, usai ditetapkan berapa pasang jumlah peserta pilkada, tahapan pencabutan nomor urut akan dilakukan pada Kamis (24/9/2020).

“Pencabutan nomor urut akan dilakukan secara seremonial 24 September 2020, rencananya dilaksanakan di Midtown Hotel Samarinda,” kata Firman, beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, masa kampanye akan dimulai pada Sabtu (26/9/2020) akhir pekan ini. Tahapan kampanye dimulai dengan dilakukan deklarasi damai peserta Pilkada Samarinda 2020.

“Lokasi deklarasi damai belum ditentukan, tapi kemungkinan seperti pilkada 2015 kemarin, di GOR Segiri Samarinda,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Samarinda, Muhammad Najib menambahkan, deklarasi damai yang dihelat 26 September mendatang selain untuk menjaga kondusiflvitas selama pelaksanaan kampanye, juga akan dilakukan deklarasi paslon mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan kampanye, yang terhitung sejak 26 September-6 Desember 2020.

“Deklarasi damai, selain menjaga keamanan juga deklarasi mematuhi protokol kesehatan,” tambah Najib, dikonfirmasi Senin (21/9/2020).

Pasangan calon yang tidak mengindahkan protokol kesehatan saat kampanye akan diancam pemberian sanksi.

Tidak tanggung-tanggung, Asisten I Sekkot Samarinda, Tejo Sutanoto menyampaikan, hasil komunikasi pihaknya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pasangan calon terpilih di pilkada yang tidak melakukan protokol kesehatan, akan dikenakan sanksi penundaan pelantikan.

“Siapapun nanti pasangan calon yang tidak mematuhi protokol kesehatan, terancam sanksi oleh Kemendagri, berupa jika terpilih maka akan ada penundaan pelantikan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda,” ungkap Tejo.

Baca Juga:  Penertiban Alat Peraga Kampanye di Samarinda, Tim Barkati-Darlis Tak Hadir

Untuk itu, dirinya menegaskan nanti pada penetapan calon dan deklarasi damai, juga dilengkapi dengan pakta integritas yang berisi kepatuhan paslon mematuhi protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

“Hal ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus. Kita harus mencegah munculnya klaster pilkada,” pungkasnya.

Debat Publik Diagendakan 3 Kali

KPU Samarinda menjadwalkan tiga kali pelaksanaan debat publik kepada pasangan calon yang bertarung di Pilkada Samarinda 2020.

Belum ada jadwal resmi kapan pelaksanaan ketiga debat publik, namun Komisioner KPU Samarinda Muhammad Najib menyampaikan, pelaksanaan debat publik atau debat kandidat akan dilakukan selama masa kampanye.

Masa kampanye diketahui berlangsung selama 71 hari, atau sejak 26 September-6 Desember 2020.

“Belum aja jadwal resmi, nanti kami atur di tiga hari selama pelaksanaan jadwal kampanye Pilwali Samarinda,” kata Najib, Senin (21/9/2020).

Dalam pelaksanaan debat publik, KPU Samarinda akan berkerja sama dengan penyedia jasa layanan penayangan berupa perusahaan televisi, untuk menggarap debat publik tersebut.

“Debat publik dilakukan selama tiga tiga kali. Pelaksanaan debat akan berlangsung di studio televisi,” jelasnya.

KPU Samarinda juga akan membatasi jumlah orang yang akan hadir di debat publik, yakni maksimal hanya 50 orang, dari seluruh pasangan calon. Hal ini lantaran, debat publik digelar masih dalam suasana pandemi Covid-19.

“Maksimal 50 orang yang hadir dari seluruh pasangan calon. Kalau misalkan tiga yang lolos, berarti 50 bagi tiga, itu sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020,” pungkasnya. (***)

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Debat Publik Bahas Industri 4.0, Mahyunadi-Kinsu Bakal Menjadikan Sektor Usaha di Kutim Lebih Modern

Politik

Warga Desa Long Segar Sambut Kedatangan Mahyunadi-Kinsu, Berharap Agar Kutim Makin Maju

Politik

Assalamualaikum Warga Bontang, Basri Rase-Najirah Adi Darma Siapkan Program BPJS Gratis

Politik

Ratusan Bandar Narkoba Direlokasi ke Lapas Nusakambangan, Begini Respon Wakil Kaltim di Senayan

Politik

Muhammad Samsun Hadiri Acara Pengantar Tugas Kapolda Kaltim

Politik

Mahyunadi Blusukan ke Kecamatan Karangan, Utamakan Infrastruktur hingga Pendidikan

Politik

Puasa di Tengah Pandemi Covid-19, Safaruddin: Ramadan Adalah Bulan yang Begitu Istimewa

Politik

Komitmen Basri Rase-Najirah Atasi Banjir di Bontang, dari Revitalisasi hingga Penataan Permukiman