Home / Politik

Tuesday, 22 September 2020 - 07:00 WIB

Mendagri-KPU Sepakati Revisi PKPU soal Kerumunan, KPU Kaltim Minta Penyelenggara Disiplin

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipastikan tetap berjalan, dengan syarat revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020, yang membolehkan kerumunan terjadi sewaktu kampanye.

Sebab sesuai rencana semula, pilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 saat pandemi belum berakhir. Sehingga kerumunan akan berpotensi menjadi tempat penularan Covid-19 atau virus corona.

Hal demikian dipastikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

“Saya sarankan ada revisi PKPU yang tegas untuk menghindari terjadinya kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak,” kata Tito dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/9/2020).

Tito mengajak KPU mendorong semua kegiatan tahapan pilkada dilakukan secara daring, menggunakan sarana yang ada, baik aplikasi dengan teknologi, juga saluran media massa, media sosial, maupun konvensional.

“Termasuk jaringan TVRI, RRI yang sudah sampai ke daerah-daerah, pelosok-pelosok, ini dapat dimanfaatkan. Daerah yang kesulitan secara teknologi bisa dilakukan rapat terbatas yang bisa menjaga jarak, dan pengawasannya akan mengikutsertakan para stake holders penegak hukum, revisi PKPU menjadi penting dan sudah lebih detail,” ujar dia.

Sementara itu, ketua KPU Kalimantan Timur (Kaltim) Rudiansyah, Senin (21/9/2020) mengatakan pihaknya tetap mengikuti ketetapan yang dilakukan KPU RI terkait pelaksanaan pilkada.

Selain itu ia meminta kepada penyelenggara yaitu KPU kabupaten/kota memberikan contoh kepada masyarakat maupun pendukung salah satu pasangan calon. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan taat terhadap protokol kesehatan selama pelaksanaan pilkada.

“Penyelenggara tidak disiplin akan menjadi pintu besar proses yang membuat keadaan semakin memburuk karena pihak di luar penyelenggara di luar akan mencontoh,” ucap Rudiansyah.

Selain itu ia melarang kepada para komisioner untuk melakukan perjalananan jauh ke luar kota jika tidak dalam kondisi penting. Sebab hal tersebut berpotensi membawa penyakit khususnya Covid-19.

Baca Juga:  Melalui Program Bontang Bangkit, Basri Rase-Najirah Adi Darma Bakal Bikin Masyarakat Sejahtera

Maka dari itu ia meminta jika usai perjalanan jauh segera lakukan isolasi mandiri.

“Saya meminta kepada penyelenggara KPU Kabupaten Kota baik komisioner maupun staf KPU sampai ad-hoc baik PPK, PPS untuk disiplin,” ujarnya. (***)

Reporter: Aulia Maulana Jaya, Bima Putra Perkasa

Editor: Guntur Marchista Sunan

Share :

Baca Juga

Politik

Datangi Bawaslu Kutai Timur, Serahkan Bukti KTP Ganda hingga SK Pergantian Kepala Disdukcapil

Politik

Baru Saja Dilantik, KBBKT Sangatta Selatan Langsung Tancap Gas Menangkan Mahyunadi-Kinsu

Politik

Wujudkan Kemandirian Ekonomi Kutim, Mahyunadi-Kinsu Bakal Berikan Kemudahan Modal untuk UMKM

Politik

Dugaan Pelanggaran Kampanye Barkati-Darlis di Samarinda Tak Dilanjutkan

Politik

Warga Desa Sandaran Inginkan Jalan Mulus, Mahyunadi-Kinsu Pastikan Infrastrukur Terpenuhi

Politik

Deretan Program Kerja Mahyunadi-Kinsu untuk Kutim Makin Maju, 9 Desember Coblos Nomor Satu

Politik

Catat, Ini Sanksi Pasangan Calon yang Langgar Protokol Kesehatan saat Kampanye

Politik

Sederet Alasan Mengapa Mahyunadi-Kinsu Bakal Membawa Kutim Makin Maju