Home / Politik

Wednesday, 23 September 2020 - 07:00 WIB

Viral, Beredar Nama-Nama Penjabat Sementara Lima Daerah di Kaltim Beredar

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) memasuki fase krusial. Para pasangan calon yang berstatus petahana dan pejabat publik menanggalkan jabatannya. Di tengah situasi mulai memanas, kabar viral pun menggegerkan jagat Kaltim.

Selasa (22/9/2020), beredar informasi di aplikasi WhatsApp para pemburu berita di Bumi Mulawarman terkait  nama-nama penjabat sementara (Pjs) yang disiapkan Pemprov Kaltim untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di kabupaten/kota selama pilkada.

Lima nama yang dikabarkan menjabat sebagai penjabat sementara tersebut merupakan pejabat teras di lingkungan Pemprov Kaltim.

Mereka adalah:

  1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Riza Indra Riadi menjabat Pjs Wali Kota Bontang.
  2. Asisten I Sekprov Kaltim, Mohammad Jauhar Efendi menjabat Pjs Bupati Kutai Timur.
  3. Sekretaris DPRD Kaltim, Muhammad Ramadhan menjabat Pjs Bupati Berau.
  4. Kepala DPMPD Kaltim, Muhammad Syirajudin menjabat Pjs Bupati Kutai Barat.
  5. Kepala Satpol PP Kaltim, I Gede Yusa menjabat Pjs Bupati Mahakam Ulu.

Menanggapi hal tersebut, Pj Sekretaris Provinsi Kaltim, Muhammad Sabani enggan berkomentar banyak.

Dirinya menyampaikan, pihaknya masih menunggu surat keputusan (SK) yang dikelurkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), terkait nama-nama penjabat sementara yang mengisi lima kabupaten/kota tersebut.

“Kita tunggu saja dulu SK-nya,” kata Sabani, dihubungi Selasa sore (22/9/2020).

Sabani mengungkap, pihaknya belum mengetahui kapan SK tersebut akan diterbitkan oleh Mendagri. Namun, dirinya memprediksi SK keluar sebelum pelaksanaan kampanye pilkada.

“Saya belum dapat info kapan SK diterbitkan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan pelaksana tugas (Plt), dan penjabat sementara (Pjs) untuk mengantisipasi kekosongan kepala daerah yang maju dalam pilkada.

Setidaknya terdapat 230 kepala daerah dari 270 daerah yang menggelar pilkada berpotensi maju kembali.

Baca Juga:  Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Kaltim Lebih 600, Masyarakat Diimbau Patuhi Protokol Kesehatan

“Bagi kepala daerah yang tidak maju dia tetap menjabat, kalau kepala daerahnya maju maka wakilnya yang menjadi Plt, kalau dua-duanya pasangannya maju maka harus diganti dengan Pjs,” kata Mendagri M Tito Karnavian, melalui keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Menurut Tito,  landasan hukum terkait Plt mengacu pada Pasal 65 dan 66, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Plt dijabat wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil wali kota, apabila gubernur, bupati, atau wali kota di suatu daerah sedang berhalangan sementara, termasuk cuti karena ikut pilkada.

Sementara itu, Pjs dipilih jika pada saat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah maju kembali dalam pilkada. Keduanya pada saat yang bersamaan wajib cuti sepanjang masa kampanye.

“Pjs nanti akan diajukan kepada Kemendagri, nanti Kemendagri akan menentukan,” tegasnya. (***)

 

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Komitmen Basri Rase-Najirah Atasi Banjir di Bontang, dari Revitalisasi hingga Penataan Permukiman

Politik

Rumah Jabatan Belum Ditempati Ketua Dewan, DPRD Samarinda Sebut Sudah Temui Pihak Terkait

Politik

Dipanggil Bawaslu, Calon Wali Kota Samarinda: Masa Diundang Orang Enggak Hadir

Politik

Tim Pemenangan Zairin-Sarwono Dipanggil Bawaslu Samarinda, Terkait Dugaan Kampanye Berkedok Bagi Sembako

Politik

KPU Larang Calon Kepala Daerah Iklan di Media Sosial, Hanya Boleh Beriklan di Media Massa

Politik

Satukan Tekad untuk Membawa Perubahan di Kutim, Generasi Milenial Deklarasi Menangkan Mahyunadi-Kinsu

Politik

Sugiyono Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPRD Samarinda, Wali Kota Ajak Saling Bersinergi Membangun Kota

Politik

3.945 Linmas Ikut Amankan Hari Pencoblosan, Dilengkapi Hand Sanitizer dan Pengukur Suhu Tubuh