Home / Aspirasi

Tuesday, 29 September 2020 - 06:00 WIB

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Dokumen Kontrak PKP2B Dibuka ke Publik

Aktivitas pertambangan. (ist)

Aktivitas pertambangan. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Koalisi #BersihkanIndonesia mendesak pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Berau Coal (BC), PT Kideco Jaya Agung (KJA), dan PT Multi Harapan Utama (MHU) serta daftar nama tim evaluatornya.

Hal ini dilakukan oleh koalisi yang terdiri atas Jatam, Walhi Kalsel, Jatam Kaltim, dan Trend Asia, pada Hari Hak untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know Day) yang jatuh pada 28 September 2020.

Diketahui, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara di Kementerian ESDM mengaku tengah memproses evaluasi kontrak dan sudah menerima permohonan perpanjangan operasi sejumlah perusahaan.

Jatam Kaltim pun telah melayangkan surat permohonan informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 pada 2 September 2020 lalu, dan telah menerima bukti tanda terima surat pada 8 September 2020 dari Kementerian ESDM.

“Karena itulah kami merasa penting untuk mendesak pemerintah transparan, terbuka pada publik, terutama bagi masyarakat yang mengalami dampak buruk akibat operasi perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut,” ujar Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, melalui konferensi pers via Zoom, Minggu (27/9/2020).

Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, data-data tersebut termasuk dalam kategori data publik yang dapat kapan saja diakses dan dibuka pada masyarakat luas.

“Masyarakat sekitar terdampak tambang dan masyarakat sipil telah memiliki sejumlah catatan panjang mengenai rekam jejak sejumlah perusahaan itu di lapangan. Kami juga ingin tahu apakah masyarakat juga diajak bicara saat melakukan evaluasi termasuk siapa saja daftar nama tim evaluatornya, apa ada anggota tim yang konflik kepentingan, apakah melibatkan wakil dan komponen masyarakat korban, seberapa independen tim ini?,” lanjutnya.

Baca Juga:  Teror Corona di Samarinda Belum Juga Reda, Kepala Puskesmas Temindung Permai Meninggal Dunia

Pada kesempatan yang sama, Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono, meminta pemerintah untuk evaluasi terhadap sejumlah perusahaan pemegang PKP2B tak hanya berbasiskan pada hal-hal yang sifatnya administratif.

“Perusahaan-perusahaan itu memiliki segudang kejahatan, mulai dari kasus pencemaran, perampasan lahan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk persoalan reklamasi dan rehabilistasi lubang tambang yang tidak dilakukan,” ujarnya.

Kisworo menilai data-data ini harusnya menjadi instrumen penting dalam melakukan evaluasi, jika tidak maka dikhawatirkan evaluasi yang diselenggarakan hanya formalitas, apalagi tertutup malah berpotensi menjadi ruang baru transaksi yang koruptif.

Sementara itu, Direktur Program Trend Asia, Ahmad Ashov Birry yang mewakili #BersihkanIndonesia menilai, permohonan informasi ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan energi Indonesia yang berorientasi bersih, pro lingkungan hidup serta menjamin keselamatan rakyat.

“Selama ini publik tidak pernah mengetahui apa saja hak dan kewajiban lima perusahaan tersebut dan sudah sejauh apa kewajiban mereka sebagai pemegang kontrak dipatuhi dan dilaksanakan, termasuk perkembangan evaluasinya,” katanya.

“Jangan sampai ujuk-ujuk diberi status perpanjangan tanpa keterbukaan informasi, pemerintah harus membukanya ke publik,” tegasnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Aspirasi

Rangkaian Kegiatan Reses di Dapil Kaltim, Safaruddin Bagikan Sembako untuk Warga Bontang

Aspirasi

Tim TAPD dan Banggar Bertemu, Dua Megaproyek Usulan Pemprov Kaltim Masuk APBD 2021

Aspirasi

Agustus Telah Berakhir, RUU IKN Masih Belum Dibahas di DPR RI

Aspirasi

Safaruddin Gelar Reses di Kaltim, Masyarakat Balikpapan Utara Sampaikan Berbagai Aspirasi

Aspirasi

Perkuat Sinergitas dan Silaturahmi Komisi III DPR RI dengan Polri, Safaruddin Kunjungi Polda Kaltim

Aspirasi

Sambangi Rumah Aspirasi Drs H Safaruddin, Ini Harapan Suara Pemuda Balikpapan

Aspirasi

Soal Rencana Pembelajaran Tatap Muka, Anggota DPRD Samarinda Mendukung dengan Syarat

Aspirasi

Dorong Kemandirian dan Ketahanan Pangan lewat Pengembangan Porang, Safaruddin Kunjungi Lamaru