Home / Politik

Thursday, 8 October 2020 - 06:00 WIB

Ribut-Ribut soal Ijazah Mahyunadi (Lagi), Pengamat: Tidak Produktif

Herdiansyah Hamzah. (ist)

Herdiansyah Hamzah. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Menjadi calon kepala daerah dengan banyak dukungan dari masyarakat membuat Mahyunadi kerap jadi target serangan lawan politiknya. Berbagai upaya dilakukan untuk menjegal calon Bupati Kutai Timur (Kutim) ini.

Sebelumnya, calon nomor urut satu itu sempat digoyang dengan laporan ijazah palsu oleh oknum lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tidak terdaftar di pemerintah. Di saat kasus itu dianggap selesai setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan keabsahannya, kali ini giliran status ijazah Paket C Mahyunadi yang digoreng.

Terkait ijazah Paket C, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan surat edaran bernomor: 107/MPN/MS/2006 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Staf TNI AD, TNI Al, TNI AU, Kapolri, Kepala BKN, dan Rektor Universitas/Direktur Politeknik/Ketua Sekolah Tinggi.

Isi dari surat edaran itu menegaskan tentang status hukum ijazah Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) yang harus diperlakukan setara secara hukum dengan ijazah sekolah. Di mana, eligibilitas ijazah Paket A/B/C di mata hukum setara dengan ijazah sekolah.

Berikut isi surat edaran Kemendikbud tersebut:

  1. Setiap orang yang lulus ujian kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C masing-masing memiliki hak eligibilitas yang sama dan setara dengan berturut-turut pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
  2. Status kelulusan program pendidikan kesetaraan Paket C memiliki hak eligibilitas yang setara dengan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja.
  3. Setiap lembaga diminta mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut di atas agar tidak diindikasikan melanggar hak asasi manusia.

Sekadar informasi, pada pilkada kali ini, ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu berpasangan dengan H Lulu Kinsu. Pasangan dengan jargon Kutim Makin Maju diusung koalisi partai politik (parpol) besar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Juga didukung Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Baca Juga:  MUI-BPOM Pastikan Vaksin Covid-19 Halal dan Aman, Safaruddin Imbau Masyarakat Tak Cemas Jalani Vaksinasi

Menanggapi hal itu, pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah mengungkapkan, persoalan mengenai ijazah itu mestinya sudah klir atau selesai saat KPU Kutim melakukan verifikasi terhadap bakal calon.  Jika keberatan, seharusnya laporan tersebut lebih ditujukan kepada pihak kepolisian.

“Jadi ibarat punggung yang gatal, kaki yang digaruk. Berkutat dengan isu macam ijazah ini justru tidak produktif dan tidak mencerdaskan publik. Lebih baik bertarung program. Isu seputar visi, misi, dan program ini yang seharusnya lebih ditonjolkan,” timpalnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Musancab-Rakercabsus PDI Perjuangan Kukar, Ajang Konsolidasi Pemenangan Edi Damansyah-Rendi Solihin

Politik

Adi Darma, Calon Wali Kota Bontang Positif Covid-19

Politik

Basri Rase-Najirah Adi Darma di Pilkada Bontang, Safaruddin: Sudah Kita Usulkan ke DPP

Politik

Siap Bersinergi Menjadikan Kutim Makin Maju, Wakil Gubernur Kaltim Dukung Penuh Mahyunadi-Kinsu

Politik

Dugaan ASN Langgar Netralitas di Pilkada, Bawaslu Samarinda Belum Terima Jawaban Inspektorat

Politik

Milad ke-95 Nahdlatul Ulama, Ini Harapan Safaruddin selaku Anggota DPR RI Dapil Kaltim

Politik

Melalui Program Bontang Bangkit, Basri Rase-Najirah Adi Darma Bakal Bikin Masyarakat Sejahtera

Politik

Dinilai Dekat dan Mampu Melayani Masyarakat, Sulaiman Makin Banyak Didukung Tokoh Paser