Home / News

Saturday, 10 October 2020 - 06:00 WIB

Lima Wartawan Jadi Korban Kebrutalan Polisi, Ini Jawaban Kapolresta Samarinda

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman saat diwawancara awak media. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman saat diwawancara awak media. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Aksi demonstrasi pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di kantor DPRD Kaltim, Kamis (8/10/2020) yang berujung diamankannya 12 orang peserta aksi, berbuntut panjang.

Saat 12 orang tersebut diamankan ke Mapolresta Samarinda di Jalan Selamat Riyadi, Kecamatan Sungai Kunjang, aksi demonstran kembali dilanjutkan, tepatnya sekira pukul 22.00 Wita. Mereka menuntut agar rekannya yang diamankan bisa dikeluarkan malam itu juga.

Namun di tengah jalannya aksi, suasana sempat memanas hingga didapat kabar adanya lima pewarta di Kota Tepian mengalami tindakan represif oleh sejumlah oknum kepolisian Polresta Samarinda.

Kelima pewarta itu adalah Mangir (Koran Disway Kaltim), Yuda Almerio (IDN Times), Samuel (Lensa Borneo), Faisal (Koran Kaltim), dan Rizki (Kalimantan TV). Diceritakan Mangir, kejadian bermula saat wartawan berusaha mengambil gambar belasan mahasiswa yang mendatangi Mapolresta Samarinda.

Saat itu terjadi aksi saling dorong antara kelompok mahasiswa dengan petugas Polresta Samarinda. Satu mahasiswa bahkan ditendang berkali-kali.

Kelima jurnalis yang sedang bertugas, berupaya mendokumentasikan peristiwa itu. Tak berselang lama, sejumlah anggota kepolisian berpakaian preman mengarah ke Mangir.

Petugas langsung menginjakkan kakinya ke kaki Mangir dan meminta dirinya untuk tidak mengambil gambar polisi yang terlibat keributan dengan sekelompok mahasiswa.

Keduanya terlibat tarik-menarik hape milik Mangir. Polisi berupaya menghapus semua gambar yang telah diabadikan milik pewarta.

“Saya sudah bilang, loh kenapa pak, saya wartawan. Tapi polisi itu bilang, kamu jangan ngambil gambar kami yang begini saja (keributan), kita sama-sama capek,” kata Mangir menirukan ucapan oknum polisi tersebut.

Sementara Yudha dan Rizki yang semula berusaha melerai, malah diancam.

“Kami sudah bilang kami wartawan. Tapi si bapak (polisi) bilang, kalau kamu wartawan memang kenapa! Dia tunjuk-tunjuk dada kami menggunakan jari telunjuk. Kami juga diancam,” kata Rizki.

Tidak berhenti sampai di situ, Samuel yang berniat meluruskan keadaan langsung menunjukkan tanda pengenal pers. Nahas, Samuel justru langsung dijambak oleh oknum polisi lainnya.

“Pak teman saya ini wartawan pak. Tapi rambut saya langsung dijambak. Terus ada polisi lainnya yang bilang, kamu kalau beritakan jangan maunya yang begini saja (keributan). Beritakan itu yang baik-baik, media ini cuma pintar framing kerjaannya,” ungkap Samuel.

Kelimanya lantas diusir oleh satu polisi yang diduga berpangkat perwira. Sambil menunjuk, dia meminta keempat wartawan tersebut untuk bertatap langsung dengannya.

Baca Juga:  Operasi Lilin Mahakam Jelang Natal dan Tahun Baru, Polisi Amankan 932 Gereja dan 85 Objek Wisata

“Setelah itu polisi ini pergi, karena kami merasa dirugikan, jadi kita tidak turuti dan memilih pergi dari sana. Jabatannya kanit yang saya dengar,” lanjut Samuel.

Kelima jurnalis keberatan dengan sikap kepolisian itu. Menurut mereka, hal itu sangat merugikan karena wartawan bekerja sesuai dengan undang-undang kebebasan pers.

AJI Balikpapan Kecam Tindakan Represif

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Balikpapan mengecam aksi intimidasi dalam bentuk apapun kepada insan pers. AJI Kota Balikpapan yang diketuai Devi Alamsyah menyoroti aksi kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah jurnalis oleh aparat kepolisian di Mapolresta Samarinda.

Dalam pers rilisnya, AJI Balikpapan yang membawahi biro Samarinda dan Banjarmasin menganggap intimidasi dalam bentuk apapun dan tindakan menghalang-halangi proses peliputan melanggar UU 40/1999 tentang Pers.

Dari data yang dihimpun, sebanyak lima jurnalis lokal mengalami kekerasan fisik saat menjalankan tugas jurnalistik di Samarinda. Mereka adalah Samuel Gading (Lensa Borneo), Mangir (Disway Nomorsatu Kaltim), Kiky (Kalimantan Tv), Yuda Almeiro (IDN Times), dan Faisal Alwan Yasir (Koran Kaltim).

Atas dasar itu, AJI Balikpapan mendesak Polda Kaltim untuk memberikan penjelasan dan mengevaluasi personel yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. “Jika terbukti bersalah, kami mendesak agar aparat kepolisian melayangkan permintaan maaf dan menanggung semua kerugian materiil dan fisik para korban,” tulis AJI dalam pers rilisnya.

AJI menyebut, jika tak ada jaminan pelakunya diproses tentu menjadi preseden buruk dan bisa berulang di kemudian hari. Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya.

Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pers salah satu pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi. Kekerasan fisik dan intimidasi terhadap pewarta bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi-halangi kerja-kerja pers.

Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40/1999 tentang Pers, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta”.

“Setiap orang dalam pasal itu termasuk polisi,” ucap AJI.

Lebih jauh, AJI Balikpapan terus mendampingi para jurnalis yang menjadi korban kekerasan, termasuk dalam hal pelaporan polisi.

AJI Balikpapan mencatat, soal kekerasan fisik, sepanjang April 2019-Mei 2020, ada 31 kasus yang dilakukan oleh anggota Polri.

Baca Juga:  Pemberlakukan Jam Malam Bisa Lebih Cepat, Ini Alasan Wali Kota Balikpapan

Dua momen kekerasan terjadi ketika jurnalis meliput demonstrasi besar di bulan Mei dan September tahun lalu. Ditarik lebih jauh, medio 2006-September 2020, AJI mencatat ada 785 jurnalis jadi korban kekerasan.

Kekerasan fisik nangkring di nomor satu kategori jenis kekerasan (239 perkara); disusul pengusiran/pelarangan liputan (91); dan ancaman teror (77). Dalam ranah pelaku, 65 orang merupakan anggota polisi, 60 massa, dan 36 orang tidak dikenal.

AJI juga meminta kepolisian menghormati Nota Kesepahaman Dewan Pers-Polri terdaftar dengan Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan.

Kapolresta Samarinda Minta Maaf

Perihal tindakan represif yang dilakukan sejumlah oknum Polresta Samarinda kepada lima pewarta di Kota Tepian Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman akan memberi tindakan tegas kepada personelnya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Hal tersebut diutarakan polisi nomor satu di ibu kota Kaltim ini saat dijumpai awak media pada Jumat (9/10/2020) pukul 16.47 Wita.

“Terlepas itu, kami sebagai manusia biasa tentunya meminta maaf apabila ada tindakan kami yang di luar kemanusiaaan ataupun di luar garis tugas pokok kami,” ucap polisi berpangkat melati tiga ini usai menjalani rapat koordinasi dengan Kapolda Kaltim, Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, di ruang Cocok lantai tiga Mapolresta Samarinda.

Selain itu, Arif juga meyakini kalau sejatinya tindakan yang dilakukan petugas kepolisian tidak memiliki tujuan murni melukai para insan pers yang tengah melakukan kerja peliputan di lapangan.

“Jangan sampai akibat kejadian seperti ini hubungan antara insan pers dengan kepolisian menjadi renggang. Jika terbukti (oknum kepolisian) kami tindak secara tindakan disiplin,” imbuhnya.

Selain itu, Arif juga menyampaikan awal mula kronologis kejadian pada malam tersebut. Kata Arif, pasca aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kaltim, petugas kepolisian sempat mengamankan 12 orang yang diduga melakukan provokasi dan tindakan anarkis.

Ke-12 orang tersebut kemudian digelandang petugas menuju Mapolresta Samarinda guna menjalani pendataan serta serangkaian uji tes, seperti tes urine dan rapid test.

“Kemudian ada yang mengaku sebagai kuasa hukum. Tentunya itu jadi membuat kami bertanya-tanya, ini betul apa tidak kuasa hukumnya,” urainya.

Setelah perihal tersebut, Arif juga mengakui kalau dari kedua belah pihak, yakni kuasa hukum dan petugas kepolisian sempat terjadi adu argumen dan membuat suasana aksi malam itu memanas.

Baca Juga:  Tak Perketat Protokol Kesehatan di Rumah, Jubir Satgas Covid-19 Kaltim Terpapar

“Mungkin disangkanya (polisi) rekan-rekan dari wartawan ini salah satu dari biang yang membuat keributan itu. Mungkin itu. Intinya adalah bahwa kami tidak punya maksud memukul apalagi menginjak. Apalagi suasana saat itu gelap ya,” sambungnya.

Setelah terjadi adu argumen, lanjut Arif, petugas pengamanan yang saat itu merupakan gabungan dari Sabhara Polda Kaltim, Brimob, dan Polresta Samarinda tiba menggunakan dua unit mobil besar dari gedung DPRD Kaltim.

“Pas kembali ke polres dilihat ada sedikit argumen, mungkin ya mungkin,  mereka turun,” tambahnya.

Akan tetapi, usai kejadian tersebut, Arif kemudian langsung memanggil semua petugas satuan dan menanyakan perihal kekerasan yang telah diterima para pewarta. Akan tetapi, menurut Arif para petugas pengamanan malam itu tidak ada satu pun yang melakukan aksi pemukulan.

“Tapi kalau memang ada nanti tolong sampaikan ke saya. Saya mau lihat langsung apakah betul mereka kena pukul atau bagaimana, kita harus melihat langsung jangan sampai mengada-ada,” pungkasnya.

Pengamat Nilai Minta Maaf Belum Cukup

Kejadian ini menjadi sorotan publik hingga pengamat hukum Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah alias Castro.

Castro menyebut tindakan represif aparat merupakan pertanda gagalnya negara menjamin kebebasan pers dalam mencari dan menyebarkan informasi

“Maka harus ada permohonan maaf baik oleh Kapolres maupun Kapolda,” ucap Castro, Jumat (9/10/2020).

Tak sampai di situ saja, tambah Castro, tidak cukup permohonan maaf. Tapi upaya pidana juga harus dilakukan. Pasal 18 ayat 1 UU 40/1999 tentang Pers berbunyi, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda sebanyak Rp 500 juta”.

“Perlakuan terhadap kawan-kawan media semalam juga seharusnya bisa diproses pidana karena secara nyata dan terbuka menghalangi kerja pers. Jadi di samping permintaan maaf, juga mesti ada jaminan agar pelakunya diproses pidana,” ujar Castro.

Castro menegaskan, jika dua hal yang diurainya tidak dilakukan maka akan jadi preseden di dalam sistem hukum. “Maka akan jadi preseden buruk dan bisa berulang dikemudian hari. Artinya, kebebasan pers dalam ancaman bahaya,” pungkas Castro. (***)

 

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Berhasil Keluar dari Zona Merah, Balikpapan Terapkan PPKM Jilid 2 dengan Berbagai Relaksasi

News

Ada 94 Kasus Positif Covid-19 di Samarinda, Sembilan Orang di Kantor Gubernur Terpapar

News

Jebolnya Tanggul Batu Bara di Berau Rendam Rumah Warga, Safaruddin Desak Polisi Selidiki

News

Sembilan Jabatan di Pemkot Samarinda Tak Bertuan, Saat Ini Hanya Diisi Oleh Pelaksana Tugas

News

Prioritas Pembagian Vaksin Covid-19 Hanya untuk 10 Provinsi Saja, Bagaimana dengan Kaltim

News

Demo Omnibus Law di Samarinda dan Balikpapan, Lantunkan Selawat hingga Gelar Aksi Teatrikal

News

Kasus Dugaan Korupsi di Perusda PT AKU Terungkap, Kejati Kaltim Tetapkan Direksi dan Rekanan Jadi Tersangka

News

Pria yang Tenggelam di Sungai Mahakam Ditemukan Tewas, Satu Anggota Keluarga Pingsan