Home / Aspirasi

Monday, 12 October 2020 - 06:00 WIB

Akademisi di Samarinda Beri Pendapat soal Seruan Judicial Review UU Ciptaker ke MK

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja. (ist)

Gelombang penolakan UU Cipta Kerja. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Gelombang penolakan atas disahkannya Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias omnibus law tak hanya memicu gerakan pada kaum buruh, mahasiswa, dan aktivis semata. Para kaum intelektual yang tergabung dalam anggota Aliansi Akademisi Menolak UU Cipa Kerja juga getol menyuarakan aksi penolakannya.

Seperti Harry Setya Nugraha, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda dalam siaran tertulisnya yang diterima media ini pada, Sabtu (10/10/2020) malam tadi.

Kata Herry, banyaknya aksi penolakan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan berujung pada tindakan represif aparat, maupun para perusakan fasilitas publik sungguh disesalkan.

“Seperti mengulang cerita yang sudah-sudah, kini pemerintah dan berbagai pihak mulai memberikan narasi-narasi untuk menyampaikan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja melalui kanal pengujian UU (judicial review) di MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Herry.

Berkenaan dengan hal tersebut, lanjutnya, selain demonstrasi, langkah-langkah konstitusional memang dapat ditempuh setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya UU Cipta Kerja dengan mengajukan judicial review baik secara formal maupun materiel kepada MK.

“Tetapi begitu disayangkan ketika makin ke sini, proses pembentukan UU seakan membuat MK tak lebih seperti tong sampah,” tegasnya.

Jauh dari kodratnya sebagai the guardian of constitution, sindirnya, dengan gampangnya pembentukan sebuah produk hukum seperti UU Cipta Kerja ini, jika terdapat penolakan bisa diselesaikan melalui MK.

Menurut Herry, pernyataan seorang pentolan anggota DPR RI yang mengatakan penolakan disahkannya UU Cipta Kerja ini ke MK merupakan sebuah ungkapan politis yang coba menjadikan dasar konstitusional sebagai basisnya.

“Tak salah kemudian banyak pihak yang pada akhirnya beranggapan bahwa makin ke sini jalannya pemerintahan semakin terasa aroma orde barunya,” imbuhnya.

Baca Juga:  Seri Terbaru Resmi Meluncur, Yuk Intip Spesifikasi serta Harga Vivo V20 dan V20 SE

Dari penolakannya ini, Herry menyebut ada tiga point utama. Pertama, yakni tidak bijak sekiranya pembentuk UU terus menjadikan MK sebagai kanal pembuangan terhadap UU yang mendapat penolakan publik. Kerja-kerja pembentukan UU seharusnya dapat meminimalisir agar hadirnya UU tidak lantas kemudian berakhir di MK.

Kedua, ialah tidak semua penolakan atas hadirnya suatu UU itu terjadi oleh karena UU atau bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih terhadap nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan bahkan nilai keadilan yang belum sepenuhnya terinternalisasi dalam UUD 1945 sebagai nilai instrumental.

“Ini juga yang membuat tidak jarang proses-proses pengujian formal dan materiel kandas atau gagal di MK,” sambungnya.

Poin terakhir, para anggota parlemen pembentuk UU seharusnya sadar dan membuka mata bahwa semakin banyak kerja MK dalam menguji sebuah UU merupakan bentuk kegagalan pembentuk UU untuk menghadirkan produk-produk UU yang partisipatif, responsif, dan sejalan dengan apa yang dikehendaki rakyat.

“Dapat diketahui, terhitung sejak MK berdiri pada tahun 2003 hingga saat ini (2020), tercatat sebanyak 1.403 perkara pengujian UU diregistrasi di MK dengan jumlah UU yang diuji sebanyak 708 UU. Tentu ini sungguh sangat disayangkan,” pungkasnya. (***)

 

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Aspirasi

Komisi III Kunjungan Kerja ke Polda Kaltim, Safaruddin: Pengamanan Pilkada dan Pencegahan Covid-19 Prioritas

Aspirasi

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Dokumen Kontrak PKP2B Dibuka ke Publik

Aspirasi

Soal Rencana Pembelajaran Tatap Muka, Anggota DPRD Samarinda Mendukung dengan Syarat

Aspirasi

Demo Tolak Omnibus Law Berlanjut di Samarinda Diwarnai Aksi Bakar Ban, Polisi Tutup Akses Jalan

Aspirasi

Safaruddin: Setelah Tuntaskan RUU MK, DPR Bahas RUU Kejaksaan

Aspirasi

Perkuat Ketahanan Pangan Kaltim, Politisi PDI Perjuangan Ini Menaruh Perhatian Pada Sektor Pertanian

Aspirasi

Sambangi Rumah Aspirasi Drs H Safaruddin, Ini Harapan Suara Pemuda Balikpapan

Aspirasi

Kembali Turun ke Jalan, Mahasiswa Desak Gubernur Kaltim Tanda Tangan Tolak UU Cipta Kerja