Home / News

Tuesday, 13 October 2020 - 06:02 WIB

Demo Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Demonstran dan Polisi Bentrok

Massa dari kalangan mahasiswa dan buruh saat berdemo di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (12/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Massa dari kalangan mahasiswa dan buruh saat berdemo di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (12/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Massa dari mahasiswa dan buruh kembali melakukan aksi tolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias omnibus law di depan kantor DPRD Kaltim, Senin (12/10/2020).

Dalam agenda itu, wakil ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan anggota Komisi III DPRD Kaltim Syafruddin sempat menemui demonstran. Kedatangan Sigit dan Syafruddin di depan ribuan demonstran adalah untuk melakukan negosiasi dengan perwakilan demonstran.

“DPRD Kaltim siap terima aspirasi mahasiswa,” ujar Sigit melalui pengeras suara, Senin (12/10/2020).

Namun tawaran unsur pimpinan dewan ini ditolak mentah-mentah oleh demonstran. Lantaran demonstran menginginkan orang nomor satu dan nomor dua Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi hadir di tengah-tengah demonstran.

“Kami minta Pak Gubernur atau Wakil Gubernur dan perwakilan DPRD naik ke mobil komando untuk menandatangani penolakan omnibus law,” kata salah seorang mahasiswa yang mewakili ratusan massa aksi.

Kemudian, meski waktu menunjukkan batas aturan unjuk rasa yakni pukul 16.00 Wita, massa aksi tolak UU Cipta Kerja di Samarinda tetap memilih bertahan di depan kantor DPRD Kaltim hingga tuntutan yang dilayangkan kepada Gubernur Kaltim dan DPRD disepakati.

Malam harinya, Hadi Mulyadi datang menemui demonstran dengan kawalan petugas kepolisian. Dia pun berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Saya atas nama Pemprov Kaltim menghargai setinggi-tingginya yang ditawarkan oleh mahasiswa untuk menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja atau omnibus law kepada pemerintah pusat. Tugas kami dalam kesempatan ini adalah menyampaikan apa yang kalian sampaikan kepada kami,” kata Hadi.

Pada kesempatan itu, Hadi juga meminta agar demonstran membubarkan diri. “Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sesuai dengan UU kita semua harus bubar malam hari ini,” kata Hadi.

Baca Juga:  BSPN Kaltim Ungkap Dugaan Kecurangan di Pilkada Kutai Timur, Terungkap saat Pleno Kecamatan

Namun tiba-tiba ribuan mahasiswa mendesak agar Hadi menandatangani penolakan UU Cipta Kerja. Lantaran Hadi menolak, akhirnya demonstran terpancing amarahnya. Kabarnya, Hadi dilempari oleh demonstran dan langsung diamankan oleh polisi.

Akhirnya polisi mengimbau agar demonstran membubarkan diri. Karena imbauan tersebut tidak dihiraukan, polisi membubarkan paksa aksi unjuk rasa tersebut. Bentrokan tak terhindarkan lagi. Bentrokan merembet ke Jalan Tengkawang. Sisa batu, kayu, hingga petasan berhamburan di jalan.

Alasan mahasiswa bersama kelompok buruh tidak ingin membubarkan diri adalah meminta Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim mendatangani pernyataan sikap menolak UU Cipta Kerja.

“Kami ingin pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama membersamai rakyat. Kalian (DPRD) adalah wakil rakyat sudah seharusnya kami (rakyat, Red.) yang kalian wakili didengar dan dikabulkan tuntutan rakyat,” tegas Divisi Humas Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat, Suardi. (***)

 

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Seleksi JPTP Kaltim Resmi Diumumkan, Ada Lima Nama Pejabat dari Kutim yang Lolos Tiga Besar

News

Safaruddin Kutuk Keras Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar, Ajak Masyarakat Lakukan Pencegahan

News

Staf Kampus Unmul Terpapar, Samarinda Jadi Daerah Terbanyak Kasus Corona

News

Angka Pasien Covid-19 di Kaltim Tak Sampai 2 Ribu Orang, Wali Kota Samarinda Positif Terpapar

News

Tiap Tahun Kutim Mengalami Defisit Anggaran, Mahyunadi-Kinsu Beberkan Fakta Mengejutkan saat Debat Publik

News

Tenaga Kesehatan Balikpapan Mulai Divaksin, Lima Orang Positif saat Rapid Test Antigen Acak

News

Soal Sengketa Tanah di Samarinda, Pemerintah Pastikan Selesaikan Jika Sudah Miliki Putusan Hukum

News

Usai Pilkada Samarinda, Dinas Kesehatan Tak Temukan Adanya Lonjakan Kasus Covid-19