Home / News

Saturday, 17 October 2020 - 06:00 WIB

Demo Omnibus Law di Samarinda dan Balikpapan, Lantunkan Selawat hingga Gelar Aksi Teatrikal

Aksi demo yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Aksi demo yang dilakukan di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (16/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Aliansi Nasional Anti Komunis Negara Kesatuan Republik Indonesia (ANAK NKRI), Jumat (16/10/2020) menggelar aksi unjuk rasa tolak dan batalkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja alias Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Di Samarinda, puluhan orang peserta aksi memulai kegiatan dengan melantunkan selawat dan disusul dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Lebih kurang 394 personel diturunkan untuk mengamankan lokasi unjuk rasa.

Ada beberapa poin tuntutan yang disampaikan, di antaranya, meminta UU Cipta Kerja dibatalkan melalui peraturan gubernur (pergub), mengecam tindakan represif aparat atau penegak hukum yang terjadi di berbagai daerah, meminta Presiden RI Joko Widodo meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan dengan sadar mundur sebagai pemimpin negara, dan meminta partai-partai yang mendukung pengesahan UU Cipta Kerja untuk membubarkan diri.

“Karena sejauh ini hanya menjadi perpanjangan tangan bagi kepentingan oligarki. Bukan sebagaimana mana amanat konstitusi bahwa mereka adalah wakil rakyat yang peduli aspirasi rakyat,” ujar Harisjundan, ketua Panitia Gerakan Tolak UU Cipta Kerja, ANAK NKRI Kaltim.

Sikap gerakan ANAK NKRI ke depan, disampaikan Haris, akan terus mengawal tuntutan gerakan. “Terutama komitmen Pemprov Kaltim. Kalaupun nanti tidak ada jawaban, jangan salahkan kami ketika dorongan horizontal ini memaksa pimpinan lembaga ini untuk menginisiasi aksi-aksi serupa atau bahkan lebih besar lagi,” ucapnya.

Menanggapi tuntutan massa aksi, Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltim, Rozani Erawadi akan meneruskan poin-poin tuntutan yang disampaikan kepada Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, M Sabani.

“Ini sudah diterima. Barangkali nanti kapasitas beliau (sekdaprov, Red.) yang akan menyampaikan lebih lanjut kepada gubernur,” katanya.

Baca Juga:  Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Kaltim, Masyarakat Bakal Divaksin Serentak pada 14 Januari 2021

Secara prosedural, pihaknya hanya bertugas menerima delegasi dan selanjutnya akan menjadi keputusan gubernur.

“Sesuai penugasan, kami menerima delegasi dan kebetulan delegasi sudah menyampaikan pernyataan sikap secara lisan maupun tertulis. Tentu kami akan sampaikan secara berjenjang kepada pimpinan,” pungkasnya.

Aksi Teatrikal Dilakukan di Balikpapan

Sementara di Balikpapan, aksi penolakan Omnibus Laws juga dilakukan di depan kantor DPRD Kota Balikpapan, pada Kamis (15/10/2020).

Unjuk rasa jilid III ini dimulai pada pukul 14.00 Wita, yang diikuti ratusan mahasiswa dengan berjalan dari simpang tiga Plaza Balikpapan dan bergerak menuju depan kantor DPRD Balikpapan.

Berbeda dengan hari sebelumnya, pada demo kali ini perwakilan mahasiswa membuka aksi dengan melakukan drama yang berlakon kehidupan seorang anggota DPR yang acuh terhadap warganya.

Koordinator lapangan Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Fahri Maulana mengatakan, penampilan teatrikal ini disuguhkan sebagai bentuk kritik rakyat kepada para wakil rakyat terkait pengesahan UU Cipta Kerja ini.

“Kita akan mengadakan sidang rakyat yang mana itu sebagai pengambilan keputusan, bahwasannya rakyat ini menolak adanya Omnibus Law,” kata Fahri.

Selain menyuguhkan drama, berbagai puisi juga dibacakan oleh mahasiswa-mahasiswa terkait penolakan UU Cipta Kerja ini.

Dari pantauan, unjuk rasa berjalan dengan kondusif dengan menyampaikan aspirasi rakyat kepada wakil rakyat tanpa menimbulkan kerusuhan. Pukul 17.30 Wita aksi unjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri dengan aman. (***)

 

Reporter: Satria Mega Dirgantara, Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Perwali Protokol Kesehatan Diterapkan, Berlakukan Sanksi di Samarinda

News

Kota Samarinda Paling Banyak Terima Vaksin Covid-19, Tenaga Kesehatan Jadi Prioritas Utama

News

Puluhan Pekerja Lepas Pantai Pertamina Terpapar Covid-19, Lokasi Di-lockdown  

News

Kabar soal Adanya Isu Titipan di Seleksi Kadis PUPR-Pera Kaltim Menyeruak, Ini Penjelasan dari Sekdaprov

News

Tes Swab Mandiri, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Positif Terpapar Covid-19

News

Warga Binaan Lapas Klas IIA Samarinda Ditemukan Tak Bernyawa, Penyebabnya Masih Diselidiki

News

Sampaikan Rasa Belasungkawa, Safaruddin Silaturahmi ke Kediaman Mendiang Thohari Aziz

News

Seleksi Pejabat Pemprov Kaltim Selesai, Inilah Daftar 13 Pejabat yang Dilantik Isran Noor