Home / Aspirasi

Saturday, 17 October 2020 - 06:00 WIB

Terkesan Buru-buru, Sekdaprov Kaltim Bantah Ada Mufakat Jahat di Pembahasan APBD 2021

M Sabani. (ist)

M Sabani. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Pemprov Kaltim, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim tengah melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2021, bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.

Baik Pemprov maupun DPRD, menarget APBD Kaltim 2021 bisa disahkan pada akhir November mendatang. Di masa pembahasan inilah, kondisi riskan masuknya oknum bermain mata anggaran.

Beredar kabar, pembahasan APBD Kaltim 2020 dihiasi transaksi alokasi jatah anggaran mengalir ke pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dan Pemprov Kaltim. Pokir dan dana aspirasi diduga jadi bahan belah semangka antara oknum Pemprov dan DPRD Kaltim.

Dikonfirmasi terkait kabar tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani membantahnya. “Enggak mengerti saya, belah semangka itu apa maksudnya,” kata Sabani, dikonfirmasi Jumat (16/10/2020).

Sabani menjelaskan, alur masuknya pokir yang menjadi program di APBD Kaltim lebih dahulu dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) provinsi. Selanjutnya pokir tersebut dimasukan dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD).

Dari SIPPD, rencana program tersebut lalu dimasukan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum akhirnya dibahas bersama Banggar Kaltim. “Kan pokir itu disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dengan RKPD, kan sudah ada musrenbang. Di situ dimasukan ajuan dari resesnya anggota dewan yang diinput dalam SIPPD lalu ke RKPD,” jelasnya.

Ketua TAPD Kaltim ini juga menegaskan, seluruh perencanaan program, baik pokir dan hibah telah dibahas dan mengikuti alur sesuai ketentuan. Seluruh program yang masuk di RKPD pun akan diseleksi menurut skala prioritas yang dibutuhkan Kaltim.

“Nanti kami susun skala prioritas yang mana yang disetujui,” tegasnya.

Tidak hanya pokir, nantinya pemprov juga menerima usulan dari kabupaten/kota untuk dibahas dalam mata anggaran bantuan keuangan. Bantuan ke kabupaten/kota ini juga melalui tahapan yang sama.

Baca Juga:  Ada Ratusan Kasus Terkonfirmasi Positif Covid-19 Per Harinya, Masyarakat Kaltim Rentan Terpapar

“Ada juga usulan dari kabupaten kota yang menyusul masuk dalam batang tubuh APBD,” sambungnya.

Sabani kembali menegaskan tidak ada mufakat jahat yang terjadi dalam pembahasan anggaran. Dengan sedikit berkelakar, Sabani menyebut bila semangka yang dibelah rasanya manis, maka bisa dinikmati.

“Enggak mengerti saya istilah belah semangka itu, kalau semangkanya manis kan enak. Enggak ada itu belah semangka, karena kami membahas program masuk di SIPPD yang sudah dibahas dalam musrenbang,” tegasnya.

Terkesan Terburu-buru

Sebelumnya, kesan terburu-buru, tidak terbuka, hingga main aman seperti menjadi wajah baru anggota parlemen di gedung DPRD Kaltim, Karang Paci.

Rapat-rapat seringkali dibuat tertutup, akses peliputan kegiatan dibatasi, terbaru rapat membahas KUA-PPAS APBD Kaltim 2021 dilakukan malam hari.

Tak hanya satu kali. Kegiatan ini dilakukan dua kali hingga tengah malam. Pertama, Senin (12/10/2020) rapat Banggar DPRD Kaltim bersama TAPD Kaltim digelar pukul 20.00 dan selesai pada lebih kurang pukul 23.00 wita. Pun sama di hari berikutnya, Selasa (13/10/2020).

Menanggapi kecurigaan publik tersebut, anggota komisi III DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry yang akrab dipanggil Owi memberi jawaban menggelitik. Aksi unjuk rasa tolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) di depan kantor DPRD Kaltim jadi alasan rapat dilakukan malam hari.

“Bukan percepatan, ini terjadwal cuma bedanya dijadwal itu siang, kemudian kita alihkan malam karena kita menghargai teman-teman mahasiswa atau stake holders lain yang demo,” ujar Owi.

Owi berdalih bahwa DPRD Kaltim tidak ingin memecah fokus kegiatan unjuk rasa dengan kegiatan internal dewan.

“Takut nanti kita lagi rapat ada demo, nanti enggak fokus lagi. Sehingga kita alihkan ke malam supaya agenda bisa jalan. Penyerapan aspirasi jalan, program rutin internal bisa jalan,” katanya.

Baca Juga:  Gubernur Kaltim Resmi Lantik Sekprov, Anggota Dewan Soroti Target Pendapatan

Ia membantah jika reschedule (penjadwalan ulang) rapat merupakan unsur kesengajaan. “Enggak lah. Rencana tadi (Selasa) kita prediksi ada demo, kalau tau tidak ada kita akan lakukan rapat siang,” pungkasnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Aspirasi

Tekan Pengangguran Akibat Pandemi, Ini Pesan Politisi PDI Perjuangan

Aspirasi

Wakil Rakyat dari Kaltim Tolak Rencana Impor 1 Juta Beras, Safaruddin: Jangan Melukai Hati Petani!

Aspirasi

Akademisi di Samarinda Beri Pendapat soal Seruan Judicial Review UU Ciptaker ke MK

Aspirasi

Tim TAPD dan Banggar Bertemu, Dua Megaproyek Usulan Pemprov Kaltim Masuk APBD 2021

Aspirasi

Perkuat Ketahanan Pangan Kaltim, Politisi PDI Perjuangan Ini Menaruh Perhatian Pada Sektor Pertanian

Aspirasi

Koalisi #BersihkanIndonesia Desak Dokumen Kontrak PKP2B Dibuka ke Publik

Aspirasi

Masyarakat Samboja Curhat soal Infrastruktur ke Safaruddin, Berharap Agar Penerangan Jalan dan Air Bersih

Aspirasi

Safaruddin Gelar Reses di Kaltim, Masyarakat Balikpapan Utara Sampaikan Berbagai Aspirasi