Home / News

Saturday, 24 October 2020 - 06:00 WIB

Sembilan Jabatan di Pemkot Samarinda Tak Bertuan, Saat Ini Hanya Diisi Oleh Pelaksana Tugas

Kantor Pemkot Samarinda. (ist)

Kantor Pemkot Samarinda. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Beberapa kursi pimpinan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Samarinda tak bertuan. Hingga kini posisinya lowong dan hanya diisi oleh pelaksana tugas.

Imbasnya, pengambilan kebijakan pun terbatas lantaran terbentur aturan. Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor menyebut, hingga saat ini masih proses pengisian jabatan.

“Total ada sembilan jabatan kosong. Lima lainnya segera diisi, sisanya baru tahap awal,” ujar Ali Fitri Jumat (23/10/2020) pagi.

Informasi dihimpun, sembilan kursi eselon dua yang kosong tak hanya berasal dari beragam OPD. Dari total tersebut, lima di antaranya segera diisi lantaran telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Dinas Ketahanan Pangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan, dan staf ahli.

Sedangkan empat lainnya yang masih berproses ialah Dinas Perpustakaan, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Surat rekomendasi lima jabatan tadi masih berada di Jakarta. Kami belum tahu kapan dikirim ke Samarinda,” jelasnya.

Sejatinya, urusan pengisian jabatan eselon dua tak mesti ke Kemendagri. Cukup lewat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) saja sudah bisa. Adanya tahapan pilkada menjadi kendala, sehingga arus pemberi rekomendasi berubah arah.

Bahkan Ali Fitri menyebut bila surat rekomendasi bisa tiba tahun ini atau tahun depan. Sebenarnya jika tak ada pandemi virus corona atau Covid-19 dan tahapan pilkada, proses lelang jabatan tak makan waktu. Maksimal bisa selesai dalam sebulan.

“Kami tak bisa memaksakan kondisi, jadi ditunggu saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, keinginan agar jabatan tak lagi diisi oleh pelaksana tugas tentu selalu ada, namun dirinya tentu memahami situasi saat ini.

Baca Juga:  Tiap Tahun Kutim Mengalami Defisit Anggaran, Mahyunadi-Kinsu Beberkan Fakta Mengejutkan saat Debat Publik

Sejumlah proses dalam urusan lelang jabatan, mulai dari pemberkasan, ujian hingga wawancara. Bahkan dalam tahapannya ada pula test psikologis.

Setelah semuanya dilalui, panitia seleksi (pansel) bakal menetapkan tiga nama. Nah, nama-nama itu kemudian diserahkan ke Kemendagri.

“Jadi surat rekomendasi turun itu bisa tahun ini. Bisa juga tahun depan,” katanya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Kasus Harian di Balikpapan Semakin Menurun, Vaksinasi Covid-19 Pun Terus Digencarkan

News

Sampaikan Rasa Belasungkawa, Safaruddin Silaturahmi ke Kediaman Mendiang Thohari Aziz

News

Penyegaran di Tubuh Kepolisian, Kabag Ops Polresta Samarinda Resmi Menjabat Wakapolres Kukar

News

20 Orang Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Mantan Bupati Kutim, Termasuk Anggota Dewan

News

Kasus Covid-19 di Samarinda Mulai Melandai, Kini Zona Merah Hanya Tersisa Dua Kecamatan

News

Rentetan Aksi Terorisme Terjadi di Indonesia, Ini Imbauan Anggota Komisi III DPR RI Asal Kaltim

News

Belajar tatak Muka Dimulai Tahun Depan, Kaltim Masih Menunggu Petunjuk Teknis dari Pusat

News

Pemkot Sebut Hotel di Samarinda Enggan Jadi Lokasi Penampungan Pasien Covid-19, Ini Penjelasannya