Home / Politik

Sunday, 25 October 2020 - 06:00 WIB

ASN di Samarinda Diduga Dukung Salah Satu Pasangan Calon, Bawaslu Minta Pemkot Bertindak Tegas

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda kembali menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Pelanggaran ini mengarah pada adanya dugaan pelanggaran netralitas dengan mendukung pasangan calon nomor urut satu, Muhammad Barkati dan Darlis Pattaongi pada pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Banyak, ada lima ASN di Pemkot Samarinda. Inisialnya B itu di Dinas Perizinan, inisialnya J Satpol PP, inisialnya L dari Fakultas Ekonomi Unmul, inisial I itu ASN di lingkup Kecamatan Samarinda Ulu, kemudian yang terakhir someone itu di Puskesmas Lempake, itu kita duga tidak netral,” beber Komisioner Bawaslu Samarinda, Imam Sutanto.

Dalam aturan, kelima oknum ASN tersebut diduga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010, Undang-undang (UU) 5/2014, dan kode etik ASN.

“Bawaslu minta Pemkot Samarinda dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni wali kota atau sekdakot (sekretaris daerah kota) itu tegas. Karena hari ini enggak pernah tegas memberi sanksi,” kata Imam.

Dalam waktu dekat, sebut imam, Bawaslu akan meneruskan temuan ini ke pihak inspektorat.

“Kita dorong kalau PPK tidak menindaklanjuti kita akan laporkan ke Komisi ASN (KASN),” tegas Imam.

Pelanggaran netralitas yang dilakukan para oknum ASN beragam, mulai dari mendukung melalui media sosial hingga dengan sengaja membuat testimoni dukungan untuk pasangan calon nomor urut satu.

“PPK silakan berlaku profesional. Panggil itu semua, lakukan klarifikasi, tetapkan sanksi, kalau itu tidak dilakukan, Bawaslu tinggal lapor saja ke KASN di Jakarta nanti,” pungkasnya.

Di pihak lain, Sekdakot Samarinda Sugeng Chairuddin akui belum menerima laporan terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oknum ASN.

Baca Juga:  Prioritaskan Kecepatan dan Kualitas Layanan, Basri Rase-Najirah Adi Darma Siapkan Mal Pelayanan Publik

“Saya belum dapat laporan,” ucap Sugeng melalui pesan singkat WhatsApp kepada tim redaksi, Jumat (23/10/2020).

Sugeng–sapaanya karibnya–mengatakan, dia menunggu laporan resmi Bawaslu Kota Samarinda mengenai temuan pelanggaran yang melibatkan nama-nama pegawai kedinasan.

“Saya tunggu laporan tertulis Bawaslu,” ujarnya.

Lanjut Sugeng, jika Bawaslu menyerahkan laporan resmi, dia tak segan akan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

“Kalau ada (laporan dari Bawaslu), saya akan instruksikan inspektorat periksa dan jika terbukti akan dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku,” tegasnya.

Terancam Pidana

Sementara itu, ketua Bawaslu Samarinda, Abhan mengingatkan ASN untuk bersikap netral di tahapan pilkada.

ASN yang terbukti tidak netral diancam hukuman sanksi administrasi atau bahkan pidana.

“Bahwa di dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah, ASN memang harus netral. Ketika tidak netral ada sanksi administrasi dan sanksi pidana,” kata Abhan.

Abhan menyebut, larangan ASN menyatakan dukungan ke calon kepala daerah telah diatur dalam UU Pilkada maupun UU ASN.

Bawaslu menjadi pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran ASN sebagaimana yang diatur dalam UU Pilkada.

Temuan Bawaslu selanjutnya akan diserahkan ke KASN. Kemudian, KASN akan memberi rekomendasi ke PPK untuk menjatuhkan hukuman ke ASN yang melanggar.

Abhan mengatakan, pada praktiknya, terdapat persoalan dalam pelaksanaan rekomendasi KASN tersebut. Ada PPK yang tidak mau menjatuhkan sanksi pada ASN yang dinyatakan melanggar.

Biasanya, hal itu terjadi pada ASN yang dianggap telah membantu PPK menjadi kepala daerah.

“Ada beberapa hal pelanggaran soal netralitas ASN ini ketika sampai proses pidana dan terbukti, kemudian begitu petahana kemudian terpilih kembali ini tadi yang istilahnya dalam tanda kutip berkeringat itu bisa juga menjadi promosi, bukan lagi degradasi tapi menjadi promosi,” ujar Abhan.

Baca Juga:  Layani Warga dengan Cepat, Basri Rase-Najirah Adi Darma Siapkan Bontang Siaga lewat Emergency Call

Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut, Abhan menyebut pentingnya kerja sama antara lembaga dan kementerian terkait.

“Jangan sampai ketika sudah melakukan pelanggaran di netralitas ASN malah jadi promosi dan sebagainya,” katanya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Gerindra Usung Nama-Nama Ini untuk Pilkada di Kaltim, Siapa Saja?

Politik

Dugaan Black Campaign Serang Mahyunadi, Kesbangpol Kaltim: LSM Kompak Belum Terdaftar

Politik

Dua Daerah di Kaltim Perpanjang Pendaftaran Calon Kepala Daerah, Mana Saja

Politik

Ternyata LSI Denny JA dan JIP Resmi Terdaftar di KPU Samarinda, Semua Syaratnya Sudah Terpenuhi

Politik

Safaruddin dan Abdul Rasid Bertemu, Golkar Kukar Siap Menangkan Edi Damansyah-Rendi Solihin

Politik

Kunjungi Desa Benhes dan Muara Wahau, Mahyunadi-Kinsu Pastikan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terpenuhi

Politik

Mahyunadi Tegaskan Kemenangan Bukanlah Tujuan, Namun Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Kutim

Politik

Warga Seniung Jaya Apresiasi Sulaiman, Mudah Ditemui dan Siap Lanjutkan Program Ridwan Suwidi