Home / News

Tuesday, 27 October 2020 - 06:00 WIB

Mahasiswa Cium Aroma Rasuah di Proyek Bendungan Marang Kayu, Begini Respon Pemprov Kaltim

Mahasiswa saat melakukan aksi mempertanyakan proyek Bendungan Marang Kayu di depan Kantor Kejati Kaltim, Senin (26/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Mahasiswa saat melakukan aksi mempertanyakan proyek Bendungan Marang Kayu di depan Kantor Kejati Kaltim, Senin (26/10/2020). (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (Jamper) meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menyelidiki aliran dana pembangunan bendungan Marang Kayu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Permintaan itu disampaikan melalui aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Kaltim, Senin (26/10/2020). Mereka menduga ada rasuah dalam proyek tersebut.

Puluhan masa berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan tiga poin tuntutan yakni:

  1. Mendesak Kejati Kaltim mengusut penyebab mangkraknya bendungan di Kecamatan Marang Kayu,
  2. Mendesak Kejati Kaltim membuka kembali audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak awal penganggaran sampai pada mangkraknya yang ada di Kecamatan Marang Kayu,
  3. Mendesak Kejati Kaltim memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam proyek bendungan yang ada di Kecamatan Marang Kayu.

Koordinator lapangan (korlap) aksi, Wirawan mengatakan, berdasarkan data yang Jamper himpun, dalam data audit BPK tidak ditemukan laporan aliran dana pembangunan proyek bendungan.

“Sebenarnya kami ini bingung, bendungan ini sudah selesai atau belum. Ini yang jadi pertanyaan. Pada tahun 2015 ini dinyatakan selesai, tahun 2016 keluar lagi anggaran, kemudian tahun 2017 keluar lagi anggaran dari APBD Kukar sebesar Rp 1 miliar,” ungkap Wirawan kepada awak media usai menyerahkan laporan tertulis kepada Kejati Kaltim.

Nilai proyek bendungan di Kecamatan Marang Kayu iniĀ  diketahui telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 394 miliar yang bersumber dari APBN, APBD Kaltim, dan APBD Kukar.

Sebab itu Jamper, kata Wirawan, meminta Kejati Kaltim segera memanggil pihak-pihak terkait yang mengetahui masalah anggaran proyek bendungan.

“Kami tekankan untuk Kejati memanggil dulu dari DPR, Pemprov Kaltim, terus dari kontraktor juga,” tegasnya.

Menanggapi laporan Mahasiswa itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kaltim, Faried memastikan jika laporan Jamper ini akan ditelaah terlebih dulu untuk ditelusuri kebenarannya, sebelum Kejati Kaltim mengambil sikap.

Baca Juga:  Mulai Menunjukkan Tren Positif, Angka Pasien Covid-19 yang Sembuh di Kaltim Mencapai 83,7 Persen

“Kalau memang memenuhi syarat, ada indikasi nanti akan ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Bersama sejumlah perwakilan, laporan terkait mangkraknya bendungan Marang Kayu ini resmi diterima Kejati Kaltim, melalui Faried.

Pemprov Sebut Telah Diserahkan ke Pusat

Sementara itu, ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud merespon aksi Jamper di kantor Kejati Kaltim tersebut.

Hasan–sapaan karibnya–mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek bendungan di Kecamatan Marang Kayu.

“Komisi III belum pernah ke sana (bendungan Marang Kayu, Red.). Tapi yang kita dengar masalah pembebasan lahan jadi kelanjutan pembangunannya masih bermasalah,” ujarnya saat diwawancara awak media, Senin (26/10/2020).

Sehingga pihaknya berencana melihat lokasi bendungan yang disebut-sebut memiliki masalah terkait anggaran proyek tersebut. Rencana tersebut akan dilakukan usai kegiatan reses anggota DPRD Kaltim.

“Belum pernah kita tinjau ke sana. Ya mungkin habis reses lah. Kita mulai reses tanggal 28,” katanya.

Di pihak lain, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani menyampaikan, untuk proses pembangunan bendungan Marang Kayu, sudah diserahkan daerah ke pemerintah pusat.

“Pembangunan bendungan Marang Kayu itu sudah diserahkan ke pusat,” kata Sabani.

Sabani menyebut, bendungan Marang Kayu telah dirancang sejak 2007 silam, namun hingga saat ini belum dapat rampung dengan kendala yang beragam.

Tidak ingin menjadi proyek yang mubazir, Pemprov Kaltim akhirnya menyerahkan pembangunan bendungan ini ke pemerintah pusat.

“Sudah 2-3 tahun lalu diserahkan ke pusat. Bagaimana kelanjutan pembangunannya tergantung pusat,” jelasnya.

Diketahui, tujuan pembangunan bendungan Marang Kayu, selain untuk kepentingan pertanian di Kecamatan Marang Kayu hingga ke Kecamatan Muara Badak, juga untuk sumber air baku Kota Bontang, listrik, pengendalian banjir, dan pariwisata.

Baca Juga:  Jalan Poros Samarinda-Balikpapan Amblas, Upaya Perbaikan Menyeluruh Tunggu Dana Pusat

Selain pembebasan lahan, beberapa kendala yang dihadapi saat pembangunan bendungan adalah adanya sumur gas dan sekolah yang belum direlokasi di kawasan pembangunan bendungan.

“Dulu ada kendala pembebasan lahan, itu sudah diselesaikan Pemkab Kukar,” pungkasnya.

Menurut laporan penggunaan anggaran Pemprov Kaltim, pada tahun 2016, total biaya pembangunan bendungan Marang Kayu sebesar Rp 262,89 miliar yang bersumber dari APBD dan APBN. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Distribusi Vaksin Covid-19 Ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Belum Dapat Kejelasan

News

Antisipasi Penyebaran Covid-19, Petugas Bandara APT Pranoto Samarinda Jalan Tes Swab Massal

News

Dilarang Gelar Resepsi Pernikahan di Balikpapan, Meski Sudah Pegang Izin Tetap Ditunda

News

Kaltim Masuk Lima Besar Kasus Harian Tertinggi Penyebaran Covid-19, Isran Noor Sebut Tak Masalah

News

Pria 40 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Samarinda, Kondisi Jasadnya Sudah Sangat Memprihatinkan

News

Jembatan Dondang Retak Gegara Ditabrak Tongkang, Dishub Kaltim Masih Menunggu Hasil Penyelidikan

News

Presiden Segera Keluarkan Keppres soal Cuti Bersama, Libur Akhir Tahun ASN BIsa Saja Dikurangi

News

Balikpapan Tambah 34 Positif Covid-19, Total Kasus se-Kaltim Tembus 10 Ribu