Home / Infrastruktur

Tuesday, 27 October 2020 - 06:00 WIB

Pemekaran Daerah Masih Memungkinkan Kendati Tak Mudah, Wagub Kaltim Sebut Pemerintah Memberi Ruang  

Hadi Mulyadi. (ist)

Hadi Mulyadi. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Sinyal lampu hijau untuk daerah yang ingin memekarkan diri tersampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Hadi Mulyadi.

Dia menyebut hal tersebut tak mudah. Kendati demikian, pemerintah selalu memberikan ruang.

“Yang jelas tak mudah, sebab ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Namun, silakan saja yang mau mengusulkan pemekaran,” ujarnya Senin (26/10/2020) siang.

Berdasarkan beleid dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 4 Ayat 1, pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan.

Adapun, administrasi adalah persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang akan menjadi wilayah provinsi dan persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta dalam rekomendasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kemudian, syarat teknis meliputi faktor mendasar, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya ekonomi.

Syarat fisik terakhir meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk membentuk provinsi. Sedangkan untuk membentuk kabupaten memerlukan sedikitnya lima kecamatan serta empat kecamatan untuk membentuk kota.

“Syarat memenuhi jumlah kecamatan itu bagian dari administratifnya. Juga, pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat termasuk dengan pendapatan asli daerah itu,” terangnya.

Nantinya daerah yang bersedia memekarkan diri harus siap dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Sebab kabupaten/kota mesti mandiri dengan anggarannya saat berpisah dari daerah induk. Dengan kata lain saat membentuk daerah otonomi baru (DOB) konsekuensi harus ditanggung. Utamanya mengenai pembangunan.

“Jadi, mengusulkan pemekaran daerah harus dipikirkan betul-betul, baik pembangunan infrastruktur maupun perekonomian masyarakat di daerah itu,” ujarnya.

Disampaikan Hadi, perlu ada kajian administratif dan ekonomi saat memekarkan daerah, sebab tak mudah menunaikan agenda tersebut. Prinsipnya, Pemprov Kaltim hanya menunggu usulan yang diajukan pemerintah kabupaten/kota. Paling anyar ialah pemekaran wilayah Samarinda Seberang.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Klaim Kemendagri Izinkan Dua Proyek MYC Masuk APBD 2021, Begini Tanggapan Akademisi

“Paling penting pemekaran itu harus menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Pusat Tunda Eksekusi Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Wagub Kaltim

Infrastruktur

Jembatan Pulau Balang Tersambung 100 Persen, Jarak Tempuh Balikpapan-Penajam Cuma Sekira Satu Jam

Infrastruktur

Dua Proyek MYC Tak Masuk Anggaran Tahun Depan, Pemprov Tetap Upayakan Kelengkapan Dokumen

Infrastruktur

Kendati Jembatan Pulau Balang Sudah Tersambung, Akses Jalan Pendekat Terhambat Pembebasan Lahan

Infrastruktur

Gubernur Kaltim Resmi Lantik Sekprov, Anggota Dewan Soroti Target Pendapatan

Infrastruktur

Mulai 9 September, Lion Air Buka Penerbangan PP Rute Balikpapan-Berau

Infrastruktur

Dirancang Sejak 2007, Progres Pengerjaan Pulau Balang Sudah 89 Persen

Infrastruktur

Berupaya Jaga Kualitas Pendidikan, Pemkab PPU Gunakan Kurikulum Darurat