Home / News

Thursday, 29 October 2020 - 06:00 WIB

Kantor Golkar Kaltim dan Golkar Samarinda Disebut Aset Pemkot, Jaksa Tunggu Wali Kota Teken Notakesepahaman

Kantor DPD Partai Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman. (ist)

Kantor DPD Partai Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Sejak tahun 1975, pengurus DPD Partai Golkar Kaltim resmi berkantor di gedung yang terletak di Jalan Mulawarman, Kota Samarinda. Ditelusuri awak media, diduga gedung sekretariat itu bukanlah aset milik partai beringin.

Usai dilakukan penelusuran, gedung dan lahan teresebut diketahui merupakan aset Pemkot Samarinda.

Beredar surat berisi pemanggilan permintaan keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda kepada ketua DPD Golkar Kaltim, Rudi Mas’ud untuk penjelasan mengenai aset tersebut.

Surat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Samarinda dengan nomor Q.4H/Dok.4/04/2020, tertanggal 14 April 2020, berisi permintaan keterangan terkait dengan penyelamatan aset negara yang dikuasai pihak ketiga.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Samarinda, Dwinanto Agung Wibowo menyebut, pihaknya belum memanggil dan memintai keterangan pengurus Golkar Kaltim.

Alasannya, Kejari Samarinda masih menunggu penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkot Samarinda dan Kejari Samarinda.

“Nota kesepahaman itu sudah ada di asisten, belum ditandatangani Wali Kota Samarinda. Kalau sudah ditandatangani, di situ ada aturan-aturan tentang tata cara penyelamatan atau penerimaan aset daerah, baru itu bisa kami mulai,” kata Dwinanto, Selasa malam (27/10/2020).

Dia menyebut, nota kesepahaman tersebut sesuai perintah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim.

Dalam nota kesepahaman tersebut juga berisi tata aturan dan langkah-langkah penyelamatan aset daerah. Untuk itu perlu ditandatangani terlebih dahulu dan dilanjutkan menjadi surat kesepakatan kerja sama antara Pemkot Samarinda dan Kejari Samarinda.

“Didahului nota kesepahaman, tanda tangan oleh Kajari Samarinda dan Wali Kota Samarinda, baru bisa kami mulai,” jelasnya.

Dwinanto juga membenarkan bahwa Golkar Kaltim di Jalan Mulawarman dan Golkar Samarinda di Jalan Dahlia merupakan aset Pemkot Samarinda.

Baca Juga:  Pemberlakukan Jam Malam Bisa Lebih Cepat, Ini Alasan Wali Kota Balikpapan

“Itu gedung Golkar Kaltim dan Golkar Samarinda, keduanya aset Pemkot Samrinda,” tegasnya.

Ketua Golkar Kaltim, Rahmad Mas’ud saat dihubungi via telepon belum bisa dihubungi.

Sementara itu, mantan wakil ketua Dewan Pertimbangan Golkar Kaltim, Syarifuddin Gairah menyampaikan sejarah perjalanan Golkar hingga berkantor di gedung aset Pemkot Samarinda.

“Partai Golkar mendapat pinjaman aset oleh pemerintah pada tahun 1975. Tapi waktu itu hanya gedung tua dengan ornamen etnis Tionghoa. Lalu Golkar membangun tahun 1978 hingga 1980, menjadi gedung baru yang seperti saat ini,” ungkapnya.

Dulu, kata dia, gedung itu tidak terurus. Kalau tidak dipinjamkan bakal terbengkalai. “Jangan melihat saat ini saja, tapi lihat juga sejarah pembangunannya,” sambungnya.

Syarifuddin mengaku keberatan bila gedung tersebut diambil kembali oleh pemkot dan digunakan untuk keperluan lain.

“Keberatan sekali kalau gedung itu diambil kembali oleh Pemkot Samarinda untuk keperluan lain,” paparnya.

Bahkan dirinya menantang Pemkot Samarinda, membongkar banyaknya aset pemkot yang saat ini dikuasai oleh pribadi.

“Pemkot seharusnya jangan melihat dari segi aset saja. Karena banyak juga aset pemerintah yang akhirnya lari ke pribadi. Siap kah pemkot membongkar semua aset itu, siap kah kasus-kasus terbuka kembali,” tegasnya.

Menurutnya, langkah terbaik yang bisa dilakukan oleh Pemkot Samarinda adalah dengan tetap mendata gedung dan lahan Golkar Kaltim sebagai aset pemerintah, namun tetap meminjamkan gedung itu dikelola oleh Golkar.

“Didata boleh, tetap aset pemkot, tapi dipinjamkan ke Golkar untuk mengelola aset itu,” katanya.

Kembali ke Dwinanto. Tak hanya kantor Golkar Kaltim, beberapa aset juga dikuasai pihak ketiga. Salah satu aset yang menjadi sorotan adalah kantor Golkar Samarinda di Jalan Dahlia, Kompleks Balai Kota Samarinda.

Baca Juga:  Ada Dugaan Warga Binaan Terlibat Narkoba, Kalapas Akui Belum Terima Laporan

Menanggapi hal tersebut, ketua Golkar Samarinda, Hendra menyebut, gedung di Jalan Dahlia memang merupakan aset Pemkot Samarinda.

Dirinya mengaku saat menjabat sebagai pelaksana tugas beberapa waktu lalu, menerima surat pemanggilan permintaan keterangan dari Kejari Samarinda.

“Memang sebelum saya jadi ketua, masih pelaksana tugas ada panggilan permintaan keterangan,” kata Hendra, dikonfirmasi Rabu (28/10/2020).

Meski mengakui lahan tersebut milik Pemkot Samarinda, Hendra juga menyebut bahwa gedung sekretariat yang saat ini mereka tempati merupakan gedung yang dibangun mandiri oleh Golkar Samarinda.

“Kami punya prasasti yang ditandatangani oleh Pak Sudarmono. Beliau ketua DPP Golkar waktu itu. Enggak mungkin pemerintah yang membangun tapi orang Golkar yang meresmikan,” jelasnya.

Bahkan, menurut Hendra, dari cerita beberapa senior di Golkar, lahan lokasi sekretariat tersebut telah diserahkan pemkot kepada Golkar.

“Kami ini memegang juga surat, dulu ada penyerahan surat sebidang tanah. Kami akui tanah ini memang tanah Pemkot Samarinda, tapi waktu itu diserahterimakan pada zaman Wali Kota Samarinda, Waris Husain, dilanjutkan pada masa Achmad Amin, membuat lagi surat penyerahan itu,” tambahnya.

Golkar Samarinda saat ini tengah berkoordinasi dengan Pemkot Samarinda, terkait bagaimana kelanjutan aset sekretariat tersebut.

Hendra menegaskan bila terjadi kemungkinan terburuk, seperti Golkar diminta angkat kaki dari aset tersebut, dirinya menolak dengan tegas.

“Tidak bisa serta merta langsung disuruh cabut, itu gedung kami yang punya,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya telah bersurat ke Pemkot Samarinda, guna mencari solusi bersama.

“Saat ini kami sedang komunikasikan dan bersurat ke Pemkot Samarinda. Tidak hanya di Jalan Dahlia, tapi juga di Jalan Mulawarman, mencari solusi terbaiknya,” sambungnya.

Hendra menambahkan, informasi yang ia terima dari pengurus Golkar Kaltim, bahwa Pemkot Samarinda telah memberikan jawaban.

Baca Juga:  Masyarakat Balikpapan Sampaikan Aspirasi ke Safaruddin, Mulai Air Bersih hingga Infrastruktur

Dalam balasannya, Pemkot Samarinda akan meminjamsewakan aset lahan tersebut ke Golkar.

“Jawaban Pemkot Samarinda ke Golkar Kaltim, aset itu akan dipinjamsewakan tanahnya. Kami tetap usahakan. Bukan kami tidak ada usaha, tidak tutup mata. Kami juga berusaha mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Pasien Covid-19 yang Sembuh Bertambah, Samarinda dan Kaltim Kini Masuk Zona Risiko Sedang

News

Razia Pencegahan Covid-19 di Samarinda, 39 Orang Dihukum Push-up dan Didata

News

Akhirnya Kasus Covid-19 di Samarinda Mulai Melandai, Dua Kecamatan Telah Masuk Zona Kuning

News

Anggota DPRD Kaltim Meninggal Usai Terpapar Covid-19, Disemayamkan di Sebelah Makam Istrinya

News

Kasus Covid-19 di Samarinda Mulai Melandai, Kini Zona Merah Hanya Tersisa Dua Kecamatan

News

Demo Tolak Omnibus Law di Kantor DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Demonstran dan Polisi Bentrok

News

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Raji’un, Bocah 10 Tahun Tewas Tenggelam di Kolam Unmul

News

Ribuan Pemilih Pemula di Samarinda Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Buka Layanan di Akhir Pekan