Home / News

Thursday, 29 October 2020 - 15:40 WIB

Tiap Tahun Kutim Mengalami Defisit Anggaran, Mahyunadi-Kinsu Beberkan Fakta Mengejutkan saat Debat Publik

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu tampil dalam debat publik. (ist)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu tampil dalam debat publik. (ist)

WAYOUT.ID, SANGATTA – Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) yang digelar di ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (28/10/2020) malam mengangkat tema “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelesaian Persoalan Daerah”. Defisit anggaran jadi salah satu tema yang diulas.

“Kutim selalu mengalami defisit anggaran. Sekarang ada kemungkinan pemberlakukan royalti sebesar nol persen bagi pelaku usaha peningkatan nilai tambah batu bara, seperti diatur dalam omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja. DBH (dana bagi hasil) yang menyumbang lebih dari 50 persen PAD (pendapatan asli daerah) Kutim akan menurun drastis dan menyebabkan defisit anggaran lagi. Apa langkah terukur dan rasional yang diambil untuk mengantisipasi persoalan itu,” kata moderator debat, Nitia Anisa.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu secara bergantian menjawab pertanyaan sang moderator. Mahyunadi pun mengomentari masalah defisit anggaran terlebih dahulu.

“Kenapa Kutim bisa defisit anggaran, padahal rata-rata anggarannya masih di atas Rp 3 triliun. Banyak kabupaten lain yang anggarannya di bawah Rp 2 triliun tapi tidak defisit anggaran,” jawab Mahyunadi.

Dia menduga, defisit hanyalah salah satu cara untuk memainkan anggaran. “Menurut saya, defisit anggaran ini sebuah akal-akalan, olah-olahan untuk mengelabuhi pengelolaan anggaran. Sehingga ada anggaran yang terserap ke hal-hal yang tidak penting. Itu yang pertama,” tegas ketua DPRD Kutim 2014-2019 itu.

Terkait pemberlakuan nol persen pajak untuk DBH turunan, lanjut Mahyunadi, diberlakukan untuk yang mengelola turunan dari batu bara itu. Di Kutim, batu bara itu dijual bukan untuk turunan. Otomatis, kata dia, tidak mengalami turunan nol persen ini. Kalaupun ada turunannya, sambungnya, nanti di Kutim akan dibangun pabril etanol. Sehingga tidak terlalu terdampak bagi Kutim.

Baca Juga:  Kasus Harian di Balikpapan Semakin Menurun, Vaksinasi Covid-19 Pun Terus Digencarkan

“Seandainya pun terdampak, kami akan berlakukan. Itulah kenapa di visi kami mengatakan, menjadikan kabupaten yang mandiri. Karena kita harus membuat kemandirian di Kutim. Otomatis kita membuat industri-industri baru di Kutim sekaligus menggali pendapatan asli daerah. Sehingga nantinya bersama kami, Kutim tidak akan terdampak dan tidak terlalu terpengaruh terhadap dana bagi hasil dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara, H Kinsu menggaransi, di bawah kepemimpinan Mahyunadi-Kinsu tidak akan ada lagi terjadi defisit di Kutim. “Defisit ini yang melanda Kutim cukup besar dampaknya. Jadi tentunya kami di pemerintahan, tidak ada lagi yang namanya defisit. Dikatakan defisit itu adalah lebih besar pengeluaran daripada pendapatan,” tegas pengusaha muda itu.

Kembali ke Mahyunadi. Dia membenarkan apa yang disampaikan H Kinsu. Menurutnya, defisit ini memang lebih besar pasak daripada tiang. “Kalau tadi dikatakan akibat dari DBH yang ditransfer ke Kutim, itu kan terjadi tahun 2016. Tapi rata-rata kabupaten lain sudah selesai masalah defisit di tahun 2017. Hanya Kutim sampai 2019-2020 yang belum selesai,” tegasnya.

Mahyunadi justru menyoroti adanya beberapa proyek baru yang dianggarkan di saat Kutim mengalami defisit. Bahkan saat pemerintah memiliki banyak utang yang harus diselesaikan.

“Tapi di balik defisit itu masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang nyelonong. Utang-utang tidak terbayar, sementara ada proyek, misalnya di polder Sangatta tahun 2019. Menurut data kami dapatkan, lebih Rp 10 miliar untuk pengelolaan polder-polder yang ada di Sangatta, yang dikelola oleh, entah oknum-oknum siapa yang mengelola itu. Itulah yang saya katakan tadi, ada anggaran-anggaran yang nyelonong padahal kita masih punya utang, tapi ada anggaran baru yang dikeluarkan,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, Mahyunadi-Kinsu memiliki visi “Terwujudnya Kabupaten Kutai Timur yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berlandaskan Gotong Royong”. Di bidang pemerintahan, pasangan ini berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis elektronik.

Baca Juga:  Lima Wartawan Jadi Korban Kebrutalan Polisi, Ini Jawaban Kapolresta Samarinda

Implementasi programnya adalah penerapan e-goverment dan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas, kapasitas, dan kesejahteraan ASN, peningkatan kesejahteraan tenaga honorer melalui pengupahan sesuai upah minimum kabupaten (UMK), serta mendorong percepatan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK).

Dengan e-government dan e-budgeting, bisa dipastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah akan bisa dilakukan dengan baik. Bahkan masyarakat bisa mengakses dan memantau penggunaan anggaran pemerintah. (***)

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Jatam Sebut Dua Anak Tewas di Lubang Tambang, Ini Jawaban ESDM Kaltim

News

Kasus Covid-19 di Kota Balikpapan Terus Melandai, Rumah Sakit Mulai Buka Pelayanan Normal

News

Senin Membara di Samarinda, Tiga Kebakaran Terjadi di Lokasi dan Waktu Berbeda

News

Tingkat Kesembuhan di Balikpapan Mencapai 80 Persen, Namun Penambahan Pasien Terpapar Sebanyak 50 Kasus

News

Laporan Kasus Harian Bikin Cemas, Kaltim Peringkat Dua Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19

News

Rumah Tahanan Polresta Samarinda Jadi TPS Pilkada, Ada 41 Tahanan yang Masuk DPT

News

Angka Pasien Terpapar Covid-19 di Kaltim Kian Meroket, Terjadi Penambahan 512 Kasus Baru

News

Gawat, Enam Kecamatan di Samarinda Masuk Zona Merah Covid-19