Home / Infrastruktur

Friday, 30 October 2020 - 06:00 WIB

Normalisasi Sungai Karang Mumus Dilanjutkan, Warga Diberi Deadline Pindah hingga 25 November

Sekdakot Samarinda, Sugeng Chairuddin menunjukkan lokasi bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus yang akan ditertibkan. Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Sekdakot Samarinda, Sugeng Chairuddin menunjukkan lokasi bangunan di bantaran Sungai Karang Mumus yang akan ditertibkan. Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Proses normalisasi Sungai Karang Mumus akan kembali dilanjutkan. Sebelumnya pemerintah telah menertibkan ratusan bangunan di RT 28 segmen Pasar Pagi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.

Saat ini tim appraisal sudah bergerak. Kelompok penilai ini bakal menaksir harga bangunan di RT 26 dan 27. Setelah nilainya ditentukan, pemerintah akan memberikan dana kerahiman, kemudian penertiban kembali dilakukan.

“Tim appraisal sudah turun sejak Senin (dua hari lalu). Kami target cepat selesai,” ujar Sekretaris Daerah Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairudin.

Soal penaksiran warga, kata Sugeng, pemerintah membuka ruang bagi warga sempadan Sungai Karang Mumus untuk berdiskusi. Utamanya persoalan nilai bangunan dan pendataan.

Namun hingga sekarang belum ada protes dari warga. Jika tak ada, tentu tahapan selanjutnya ialah penentuan nominal dana kerahiman. Tim penilai ini bakal bekerja dari 27 Oktober sampai 10 November 2020.

Sementara warga diberikan tenggat waktu untuk pindah hingga 25 November 2020.

Sedangkan untuk pembongkaran bakal dijadwalkan pada Desember mendatang. Surat pertanggungjawaban (SPJ) harus diberikan paling lambat 11 Desember 2020. Sehingga, Sugeng  menyebut, tak bisa mengundur lagi jadwal penertiban bangunan tersebut.

“Ini kan uang pemerintah. Jadi harus cepat dilakukan,” katanya.

Sugeng menuturkan, walau di RT tersebut ada bangunan yang tak jelas status kepemilikannya, pihaknya tetap menertibkan bangunan. Paling lambat 1 November 2020 mendatang semua data kepemilikan telah selesai.

Di lokasi ini juga ada tiga kegiatan. Pertama pembongkaran rumah, pengerukan Sungai Karang Mumus oleh Pemprov Kaltim, kemudian penurapannya oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. Namun, dirinya senang dengan sikap warga di wilayah Pasar Segiri karena sangat kooperatif.

“Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Semuanya harus Desember dilakukan. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan urusan politik dan sebagainya. Enggak masalah ada penolakan. Tapi tetap dikerjakan,” ujarnya. (***)

Baca Juga:  Ratusan Massa Geruduk Kantor Bawaslu Kutai Timur, Tuntut Lembaga Pengawas Jaga Netralitas

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Kendati Jembatan Pulau Balang Sudah Tersambung, Akses Jalan Pendekat Terhambat Pembebasan Lahan

Infrastruktur

Gubernur Kaltim Resmi Lantik Sekprov, Anggota Dewan Soroti Target Pendapatan

Infrastruktur

Dirancang Sejak 2007, Progres Pengerjaan Pulau Balang Sudah 89 Persen

Infrastruktur

Proyek Pemindahan Ibu Kota Ditunda, Pembangunan Infrastruktur di Kota Penunjang Diteruskan

Infrastruktur

Berupaya Jaga Kualitas Pendidikan, Pemkab PPU Gunakan Kurikulum Darurat

Infrastruktur

24.149 KK Belum Teraliri Listrik, Elektrifikasi Kutim Terendah Kedua di Kaltim

Infrastruktur

Fokus Perkuat Sektor Pertanian, Pemkab Kukar Dorong Ketahanan Pangan  

Infrastruktur

Pusat Tunda Eksekusi Pemindahan Ibu Kota Negara, Ini Tanggapan Wagub Kaltim