Home / News

Monday, 9 November 2020 - 06:00 WIB

Dua Orang Jadi Tersangka di Demo Omnibus Law di Samarinda, Aliansi Mahakam Menggugat: Kami yang Dituduh

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman saat menggelar konfrensi pers terkait aksi demo. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman saat menggelar konfrensi pers terkait aksi demo. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Aksi demo menolak pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Kamis (5/10/2020) sore lalu di depan gedung DPRD Kaltim menetapkan dua orang tersangka.

Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, Korps Bhayangkara mengamankan sembilan pemuda yang terindikasi melakukan aksi anarkisme.

“Dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti melakukan perusakan dan membawa senjata tajam,” jelas Arif.

Kata Arif, dua pemuda berstatus mahasiswa ini ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti satu buah senjata tajam (sajam) jenis badik, dan kayu balok untuk merusak fasilitas publik.

Dua pemuda ini berinisial FR (24) dan WJ (22). Sajam jenis badik didapati polisi dari badan FR saat diamankan ketika aksi mulai memanas. Begitupula dengan WJ.

“Kami amankan badik sepanjang 25 sentimer dan dua balok kayu sebagai alat buktinya,” imbuhnya.

FR yang diketahui membawa badik di pinggang kirinya, dituding hendak menancapkan sajam itu kepada salah seorang anggota kepolisian.

“Anggota (polisi) mengalami luka goresan di bagian tangan. Kalau kami melihatnya, ini bukan unjuk rasa lagi karena suda membawa sajam. Kami akan pidanakan, karena kami harus bertindak tegas,” tegasnya.

Kedua mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka, polisi menjerat FR dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat nomor 12 tahun 1951. Sedangkan WJ disanksi Pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan.

Penahanan sembilan massa aksi ini tak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah. Sebab, diduga masih banyak pendemo lainnya yang melakukan aksi anarkis serupa.

“Sudah pasti ini mereka siapkan dan rencanakan, mereka tahu bahwa pagar itu kami kunci sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam. Ya kemungkinan ada dalangnya, tentu akan kami dalami untuk mengungkapnya,” bebernya.

Baca Juga:  Kendati Jembatan Pulau Balang Sudah Tersambung, Akses Jalan Pendekat Terhambat Pembebasan Lahan

Sementara itu, dalam siaran pers yang dilakukan secara daring pada, Ricardo selaku Humas Aliansi Mahakam Menggugat mengatakan kalau yang sebenarnya selalu menjadi korban dari setiap aksi adalah para demonstran.

“Kami selalu mendapatkan tindakan represif. Kebebasan berpendapat sudah diatur dalam undang-undang. Membawa sajam serta menganiaya aparat adalah tuduhan tanpa dasar,” jelas Ricardo.

Ricardo menyebut kalau polisi hanya sekadar melempar tuduhan tersebut. Bahkan jika mau dihitung secara seksama, Ricardo mengklaim kalau yang menjadi korban di setiap aksi pasti mahasiswa jauh lebih banyak ketimbang polisi itu sendiri.

Dan pihaknya pun mengecam langkah penangkapan dan penetapan status tersangka kepada dua mahasiswa berinisial FR (24) dan WJ (22).

“Bahkan polisi membuat framing baru kalau ada aparat yang menyamar menjadi wartawan dan melakukan aksi represif kepada kami. Soal lemparan bom molotov pun demikian. Kami yang dituduh padahal mereka (polisi) yang menyamar. Dan banyak aparat berseragam sipil saat chaos mereka menarik massa aksi bahkan ada yang menendang kelaminnya,” kata Ricardo lagi.

Lanjut Ricardo, akar permasalahan ini ialah disahkannya UU Cipta Kerja. Namun ketika ada penolakan, Presiden RI Joko Widodo justru menghentikan aksi demonstrasi menggunakan aparat berwajib, semisal polisi.

“Yang awalnya Nawacita menjadi duka cita. Karena mereka (polisi) tidak melakukan cara humanis. Kami dituduh aparat kepolisian padahal mereka sendiri yang melakukannya,” tegasnya.

Tak hanya penetapan status tersangka kepada FR dan WJ, pada kesempatan yang sama Ricardo juga menuding kalau hasil reaktif Covid-19 yang disebutkan polisi hanya bualan belaka.

“Rapid test itu juga jebakan Batman. Kami yang salah dan dituduh segala hal lainnya. Kami sedang diskusi dan konsultasi dengan LBH tujuannya untuk melakukan sikap yang mengecam aparat,” sambungnya. (***)

Baca Juga:  Kasus Rasuah Mantan Bupati Kutim, Ismunandar Uang untuk Modal Pilkada

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Kasus Dugaan Korupsi di Perusda PT AKU Terungkap, Kejati Kaltim Tetapkan Direksi dan Rekanan Jadi Tersangka

News

APBD Kaltim 2021 Bakal Segera Diketok, Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Difasilitasi

News

Berhasil Keluar dari Zona Merah, Balikpapan Terapkan PPKM Jilid 2 dengan Berbagai Relaksasi

News

Positif Covid-19 di Kaltim Hampir Tembus 15 Ribu Kasus, Masyarakat Diimbau Patuhi Protokol Kesehatan

News

Razia Pencegahan Covid-19 di Samarinda, 39 Orang Dihukum Push-up dan Didata

News

Penegakan Protokol Kesehatan di Samarinda, 2.213 Warga Melanggar Perwali 43/2020

News

Bayi Dua Bulan Terpapar Covid-19, RS di Balikpapan Siapkan Ruangan Khusus

News

Tiap Tahun Kutim Mengalami Defisit Anggaran, Mahyunadi-Kinsu Beberkan Fakta Mengejutkan saat Debat Publik