Home / Ekobiz

Thursday, 12 November 2020 - 06:00 WIB

Kendati Belum Mencapai Kata Final, APBD Kaltim Tahun 2021 Diperkirakan Naik Sebesar Rp 2 Triliun

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2021 belum mencapai kata final. Pengesahan masih belum dilakukan hingga masuk ke 11 November 2020.

Jelang pengesahan, proyeksi APBD Kaltim 2021 diperkirakan akan naik menjadi Rp 11 triliun setelah sebelumnya dilaporkan sebesar Rp 9 triliun. Kabar ini, dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo saat ditemui usai memimpin paripurna ke-32, Rabu (11/11/2020).

“Laporan dari pemerintah, kembali bertambah jadi Rp 11 triliun,” kata Sigit.

Politisi PAN itu membeberkan, meningkatnya proyeksi APBD Kaltim bersumber dari adanya tambahan dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) anggaran belanja daerah di tahun sebelumnya.

“Sumbernya dari SILPA Rp 2 triliun. Jadi proyeksi APBD 2021 diperkirakan Rp 11 triliun,” tegas Sigit.

Saat disinggung soal batalnya penandatangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 yang dijadwal pada Selasa (10/11/2020) lalu, Sigit memastikan jika dirinya belum mengetahui alasan resmi dari Pemprov Kaltim.

Kendati demikian, absennya Pemprov Kaltim dalam hal ini, Gubernur Kaltim Isran Noor pada paripurna ke-31 lantaran usulan dua multiyears contract (MYC) yakni pembangunan jalan layang atau flyover Rapak di Balikpapan dan RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang hingga saat ini belum mendapat restu dari para legislator di Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim.

“Terkait itu, perlu penjelasan mendalam lagi. Rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kaltim dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) kemarin masih terganjal dua hal itu,” ungkapnya.

Atas kendala kesepakatan tersebut, dikatakan Sigit, pihaknya akan kembali menjadwalkan penandatangan KUA-PPAS APBD 2021 melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus). Dirinya berharap, penetapan KUA-PPAS tahun mendatang, segera disepakati mengingat batas akhir pembahasan APBD 2021 dijadwal hingga 30 November 2020.

Baca Juga:  Persentase Testing Tinggi, Kaltim Masuk Daerah Terapkan Standar WHO di Penanganan Covid-19

Agenda teranyar, TAPD Kaltim tak hadir pada rapat paripurna yang seharusnya berlangsung Selasa. Semula, rapat paripurna tersebut dijadwalkan dan sudah tertuang pada daftar agenda DPRD Kaltim.

“Surat undangan rapat paripurna (untuk TAPD) ada. Tapi dari TAPD tidak datang,” tambah Wakil Ketua DPRD Kaltim, Samsun. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Ekobiz

Jelang Natal dan Tahun Baru, Disperindagkop-UKM Kaltim Pantau Barang Pokok Via Aplikasi

Ekobiz

Pertumbuhan Ekonomi Melambat, APBD Kaltim 2021 Diprediksi Cuma Sekitar Rp 9 Triliun

Ekobiz

Implementasi Kepmen ESDM 89.K/2020, Harga Gas USD 6 Per MMBTU Tunjukkan Tren Positif

Ekobiz

Pertamina Ekspor 200 Ribu Barel Soral ke Negeri Jiran, Nilainya Fantastis

Ekobiz

Wajib Tahu, Begini Syarat dan Cara Dapat Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Ekobiz

Dana Bagi Hasil Turun, APBD Kaltim Diprediksi Tergeurs Rp 864 Miliar

Ekobiz

Dukung Penerapan Protokol Kesehatan di Balikpapan, Bayar Parkir di Tiga Mal Ini Bisa Pakai Gopay

Ekobiz

Usaha Kuliner di Citra Niaga dan Tepian Mahakam Lumpuh, Take Away Juga Dilarang