Home / News

Friday, 13 November 2020 - 06:00 WIB

Tercatat hingga Bulan November 2020, Terdapat 12 ASN di Pemkot Samarinda Masuk Daftar Perceraian

ilustrasi. (ist)

ilustrasi. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Di periode 2019-2020, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Samarinda mencatat ada 12 abdi negara yang masuk dalam daftar perceraian. Semua laporan itu disampaikan masih dalam tahapan proses. Untuk itu, Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor memberi imbauan.

“PNS (pegawai negeri sipil) atau ASN (aparatur sipil negara) hendaknya bisa menjaga kehidupan rumah tangganya,” sebut  Ali Fitri, Kamis (12/11/2020) siang.

Dia menilai, sebagai unsur aparatur negara atau abdi negara, seorang ASN harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat, sehingga harus bisa menjaga perilaku, tindakan, dan ketaatan dengan aturan yang ada.

Adapun untuk urusan perceraian di kalangan ASN/PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah (PP) 45/1990 serta Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS/ASN.

“Jadi harus harmonis, rukun dan bahagia. Keharmonisan dalam sebuah rumah tangga akan berpengaruh positif dengan kinerja PNS,” katanya.

Fakta mengenai laporan perceraian itu juga terungkap saat membahas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah. Nantinya risalah ini juga bakal jadi acuan Wali Kota Samarinda memberikan izin mengenai perceraian bagi ASN di lingkungan Pemkot Samarinda.

Kasus perceraian di ranah ASN, sambung dia, tidak bisa langsung begitu saja melakukan proses perceraian ke Pengadilan Agama. Namun, ada runtutan-runtutan yang harusnya dilakukan.

Pertama harus diurus terlebih dahulu atau membangun komunikasi di internalnya, yaitu di bagian organisasi perangkat daerah (OPD). “Dilakukan mediasi, biasanya ditangani oleh sekretaris OPD,” kata Ali Fitri.

Lalu, apabila sudah tidak bisa selesai pada tahap itu, maka kepala OPD yang bersangkutan bisa melakukan laporan ke pembina kepegawaian, dalam hal ini BKP2D.

Baca Juga:  Peringatan HUT ke-75 Bhayangkara, Safaruddin Apresiasi Terobosan Program Akselerasi Vaksinasi Polri

Setelah itu masuk diproses, Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Daerah. Kemudian, masuk pada Pengadilan Agama. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Lima Wartawan Jadi Korban Kebrutalan Polisi, Ini Jawaban Kapolresta Samarinda

News

2.200 Orang di Balikpapan Sembuh dari Covid-19, Kasus di Samarinda Meroket

News

Meninggal Akibat Covid-19 Dapat Dana Bantuan, Segini Nilainya

News

Anggota DPRD Kaltim Meninggal Usai Terpapar Covid-19, Disemayamkan di Sebelah Makam Istrinya

News

Tes Swab Mandiri, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Positif Terpapar Covid-19

News

Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kaltim Tinggi, Safaruddin: Butuh Penanganan Serius

News

Lebaran di Tengah Pandemi, Safaruddin: Kita Rayakan Kemenangan dengan Mematuhi Protokol Kesehatan

News

Cegah Penyebaran Covid-19, Dinas Kesehatan Samarinda Agendakan Tes Swab di Pelabuhan dan Terminal