Home / News

Friday, 20 November 2020 - 06:00 WIB

Proyek MYC Pemprov Diduga Tak Punya Amdal dan Kajian Teknis, Usulan Kurang Diterima Kemendagri

RSUD AW Sjahranie Samarinda. (ist)

RSUD AW Sjahranie Samarinda. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA –  Pada Rabu (18/11/2020), rombongan Komisi III DPRD Kaltim bertemu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Pertemuan itu dalam rangka konsultasi terkait usulan dua proyek multiyears contract (MYC) oleh Pemprov Kaltim yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.

Dikonfirmasi terkait hasil pertemuan tersebut, anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syafruddin menyampaikan secara garis besar, Kemendagri kurang menerima usulan MYC itu dilanjutkan. Alasannya, Kemendagri mempertanyakan redaksi surat permohonan Gubernur Kaltim kepada pimpinan DPRD Kaltim.

“Itu dipertanyakan Kemendagri, harusnya dalam surat permohonan itu bukan berisi usulan dana, tapi tercantum skema tahun pengerjaan lebih dari 12 bulan. Agak kurang diterima alasannya, dalam surat itu berbunyi skala prioritas Kaltim. Kalau dianggap prioritas kenapa tidak tercantum RJPMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Udin, sapaan akrabnya dihubungi Kamis (19/11/2020).

Selain itu, alasan Kemendagri menolak usulan dua MYC adalah tidak adanya berkas dokumen pendukung pelaksaan proyek. Beberapa dokumen tersebut di antaranya kajian teknis, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dampak sosial, status lahan, hingga detail engineering design (DED).

“Hingga saat ini dokumennya belum ada, amdal, kajian teknis, status lahan, serta DED. Sampai sekarang belum ada,” jelasnya.

Udin menyebut, saat berkonsultasi dengan Kemendagri, dihadiri Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah Kemendagri RI Ali Akbar, serta pejabat di Dirjen Keuangan Daerah. Mereka mempertanyakan sikap Gubernur Kaltim yang mengusulkan MYC tanpa menyiapkan dokumen lebih awal.

“Kemendagri mengatakan, ketika sudah persetujuan, berkas dokumennya harus sudah lengkap. Seperti DED, bagaimana angka anggaran keluar kalau DED belum ada. Saat ini kesannya memaksakan proyek itu,” tegasnya.

Bagaimana selanjutnya sikap dewan menyikapi usulan dua proyek MYC? Udin menegaskan, pihaknya tidak dalam upaya menggagalkan rencana pembangunan infrastruktur. Hanya saja pihaknya meminta untuk melengkapi dokumen penunjang terlebih dahulu.

Baca Juga:  Angka Pasien Covid-19 di Kaltim Tak Sampai 2 Ribu Orang, Wali Kota Samarinda Positif Terpapar

“Kami tetap pada pendirian. Kami tidak masalah dengan MYC, hanya saja dokumennya harus dilengkapi. Lengkapi dokumennya dulu, baru ada persetujuan,” tegasnya.

Komisi IV Tak Pernah Membahas

Dua proyek MYC usulan Pemprov Kaltim, menjadi polemik di DPRD Kaltim. Pasalnya, Pemprov Kaltim dianggap tiba-tiba mengusulkan dua proyek ini. Hal ini pun mendapat pertentangan dari parlemen Kaltim.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan gedung baru di RSUD Abdul Wahab (AW) Sjahranie Samarinda. Proyek yang diusulkan dengan anggaran sebesar Rp 311,10 miliar ini direspon oleh Komisi IV DPRD Kaltim.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menyampaikan, pihaknya mengaku kaget dengan usulan pembangunan gedung baru di RSUD AW Sjahranie tersebut. Padahal beberapa waktu lalu, pihaknya justru mengusulkan pembangunan rumah sakit provinsi untuk meng-cover bagian utara Kaltim, seperti Berau, Kutim, dan Bontang.

“Komisi IV saat ini justru mengusulkan pembangunan rumah sakit provinsi. Rumah sakit tipe A untuk Berau, Kutim, dan Bontang,” kata Rusman, dihubungi Rabu (19/11/2020) kemarin.

Kehadiran rumah sakit baru tersebut dianggap penting oleh lantaran sebagai pengganti rumah sakit di Tarakan, yang saat ini asetnya diserahkan ke Pemprov Kaltara.

“Rumah sakit ini sebagai pengganti rumah sakit di Tarakan, aset pemprov yang diserahkan ke Pemprov Kaltara. Bukan justru membangun gedung baru di RSUD AW Sjahranie Samarinda,” ungkapnya.

Rusman menyebut, sudah saatnya Pemprov Kaltim memikirkan kehadiran rumah sakit baru di daerah tersebut. Untuk lokasinya dapat ditempatkan di perbatasan Bontang-Kutim, maupun Kutim-Berau.

“Supaya apa, agar di RSUD AW Sjahranie Samarinda tidak terjadi penumpukan rujukan pasien dari rumah sakit kabupaten/kota,” jelasnya.

Komisi IV telah beberapa kali mengusulkan secara lisan kepada pimpinan DPRD maupun Pemprov Kaltim, melalui tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), hanya saja belum secara usulan tertulis. Hingga akhirnya tidak ada tindak lanjut.

Baca Juga:  Penyegaran di Tubuh Kepolisian, Kabag Ops Polresta Samarinda Resmi Menjabat Wakapolres Kukar

Akibatnya, usulan rumah sakit di utara Bumi Mulawarman ini tidak terbahas dan otomatis tak masuk dalam rancangan APBD 2021. Namun anehnya, ada usulan pembangunan gedung baru di RSUD AW Sjahranie Samarinda, yang juga belum terbahas sebelumnya. Dirinya mengaku, tak pernah dilibatkan dalam pembahasan usulan tersebut.

“Sudah kami sampaikan ke Pemprov Kaltim, secara ide dan gagasan, namun secara usulan tertulis belum. Tapi belum ada dari pemprov yang melakukan pembahasan serius untuk usulan ini. Akhirnya belum masuk ke APBD 2021, namun tiba-tiba kok ada usulan pembangunan gedung baru di RSUD AW Sjahranie,” sambungnya.

Komisi IV menegaskan, saat ini yang paling penting adalah mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga. “Kalau RSUD AW Sjahranie yang kembali dibangun, warga dari Kutim atau Berau yang mau berobat kan masih jauh,” pungkasnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Kasus Covid-19 di Kota Balikpapan Terus Melandai, Rumah Sakit Mulai Buka Pelayanan Normal

News

Seleksi Pejabat Pemprov Kaltim Selesai, Inilah Daftar 13 Pejabat yang Dilantik Isran Noor

News

Transaksi Keuangan Meningkat Jelang Lebaran, Safaruddin Imbau Masyarakat Waspada Peredaran Uang Palsu

News

Pandemi Belum Berakhir, Balikpapan-Samarinda Tak Siap Sistem Pembelajaran Tatap Muka

News

Positif Covid-19 di Kaltim Hampir Tembus 15 Ribu Kasus, Masyarakat Diimbau Patuhi Protokol Kesehatan

News

Distribusi Vaksin Covid-19 Ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Belum Dapat Kejelasan

News

APBD Kaltim 2021 Bakal Segera Diketok, Anggaran Penanganan Covid-19 Masih Difasilitasi

News

Dikirim saat Demo Omnibus Law di Samarinda, Polisi Ungkap Peredaran Ribuan Pil Ekstasi Asal Malaysia