Home / Politik

Wednesday, 25 November 2020 - 06:00 WIB

KPU Kukar Sudah Klarifikasi 14 Pihak, Edi Damansyah Dipastikan Tak Terbukti Melanggar

Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafilah dalam jumpa pers di kantor KPU Kukar. (Bima Putra Perkasa/Wayout.id)

Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafilah dalam jumpa pers di kantor KPU Kukar. (Bima Putra Perkasa/Wayout.id)

WAYOUT.ID, TENGGARONG – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara (KPU Kukar) memutuskan bahwa, calon Bupati Kukar Edi Damansyah tidak melakukan pelanggaran administrasi. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Kukar, Nofand Surya Gafilah dalam jumpa pers di kantor KPU Kukar, Selasa (24/11/2020).

Sebelumnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan agar KPU mendiskualifikasi pencalonan Edi. Pasalnya, Edi dianggap melakukan pelanggaran lantaran melakukan mutasi jelang pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Salah satu poin penting adalah, menyatakan tidak terjadi pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Edi Damansyah. Sehingga tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati Kukar. Kami sudah melakukan berbagai proses klarifikasi kepada sejumlah pihak, untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.

Nofand mengatakan, sebelumnya KPU Kukar mendapat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0705/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, melalui Surat KPU RI Nomor 1052/PY.02.1-SD/03/KPU/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Selanjutnya, KPU Kukar melakukan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait. Seperti Ditjen Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kukar, camat, lurah, RT, serta pihak terlapor, pada 18–20 November.

“Kami juga membuat kajian hasil klarifikasi yang disepakati dan diputuskan dalam rapat pleno di KPU Kukar, Jumat (20/11/2020). KPU RI juga sempat mengingatkan agar KPU Kukar tetap objektif dalam mengambil keputusan sesuai fakta-fakta yang ditemukan,” jelasnya.

Dari hasil rapat pleno, KPU Kukar memutuskan tidak terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan Edi. Sehingga, Edi tidak bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon Bupati Kukar.

“Ada 14 pihak yang kami minta klarifikasinya. Kami juga diminta objektif dan melihat fakta-fakta dari KPU RI. Intinya tahapan itu sudah kami jalankan,” ucapnya. (***)

Baca Juga:  Puluhan Pekerja Lepas Pantai Pertamina Terpapar Covid-19, Lokasi Di-lockdown  

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Dipanggil Bawaslu, Calon Wali Kota Samarinda: Masa Diundang Orang Enggak Hadir

Politik

Adi Darma Wafat, Jadi Calon Kepala Daerah Kedua yang Mangkat Karena Covid-19

Politik

HUT PDI Perjuangan Ikut Peduli Lingkungan, Penanaman Pohon di Kaltim Dilakukan hingga 23 Januari

Politik

Sukses Ungguli Kotak Kosong, Pasangan Rahmad-Thohari Berhasil Menangi Pilkada Balikpapan

Politik

PDI Perjuangan Belum Tentukan Pengganti Adi Darma di Pilkada Bontang

Politik

Safaruddin Dijagokan untuk Memimpin KKSS Kaltim, Banjir Dukungan dari Masyarakat

Politik

Datangi Bawaslu Kutai Timur, Serahkan Bukti KTP Ganda hingga SK Pergantian Kepala Disdukcapil

Politik

Musancab-Rakercabsus PDI Perjuangan Kukar, Ajang Konsolidasi Pemenangan Edi Damansyah-Rendi Solihin