Home / Infrastruktur

Saturday, 28 November 2020 - 06:00 WIB

Pemprov Kaltim Klaim Kemendagri Izinkan Dua Proyek MYC Masuk APBD 2021, Begini Tanggapan Akademisi

Simpang Muara Rapak Balikpapan, lokasi di mana flyover yang jadi proyek MYC akan dibangun. (ist)

Simpang Muara Rapak Balikpapan, lokasi di mana flyover yang jadi proyek MYC akan dibangun. (ist)

WAYOUT.ID, SAMARINDA –  Usulan proyek pembangunan gedung baru di RSUD AW Sjahranie Samarinda dan flyover Muara Rapak Balikpapan sempat jadi polemik. Terkait apakah masuk atau tidaknya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2021.

Namun di ujung, polemik antara Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim itu mencapai titik puncak. Usai rombongan Pemprov Kaltim melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pihak kementerian mempersilakan usulan multiyears contract (MYC) tersebut masuk Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

“Sudah ada hasil, berdasarkan arahan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, dua MYC bisa dimasukan ke APBD Kaltim 2021,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Muhammad Sabani, Jumat (27/11/2020).

Empat orang rombongan Pemprov Kaltim, bertolak ke Jakarta, Kamis (26/11/2020). Selain Sabani, mereka adalah Asisten III, Kepala BPKAD, dan Sekretaris DPRD Kaltim. Pada Kamis sore harinya, mereka langsung bertemu pejabat di Kemendagri. Beberapa arahan disampaikan, termasuk restu memasukkan MYC ke APBD 2021.

Arahan tersebut tertuang dalam notulensi pertemuan, yang nantinya akan disampaikan pada kesepakatan KUA PPAS, Senin pekan depan (30/11/2020). “Kami bertemu kemarin sore (Kamis), ada notulensi yang ditandatangani oleh Pak Dirjen,” jelasnya.

Terkait berkas dokumen kelengkapan rencana proyek yang masih berproses, Sabani menekankan bahwa hal tersebut bukan syarat pengusulan MYC. Sehingga dokumen yang masih berproses bukan alasan menolak usulan program masuk ke APBD.

“Kelengkapan dokumen tidak ada disyaratkan,” tegasnya.

Diketahui, total anggaran yang diusulkan Pemprov Kaltim untuk dua proyek MYC tersebut senilai Rp 494,99 miliar. Kedua proyek tahun jamak itu ditarget rampung dalam skema tiga tahun anggaran. Dimulai pada 2021, dan berakhir pada 2023 mendatang.

Baca Juga:  Angka Positif Covid-19 di Balikpapan Melonjak, Kasus Riwayat OTG Menjadi yang Terbanyak

Akademisi: Bila Disepakati, Artinya Politik Transaksional

Sementara itu, Akademisi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah turut beri respon. Castro–sapaan akrabnya–menyebut bahwa proses pengusulan dua MYC bermasalah, lantaran berangkat dari proses yang salah, yakni dengan menyelundupkan MYC itu diakhir-akhir pembahasan KUA dan PPAS.

Dia mengungkap, dengan proses yang bermasalah, maka patut diduga ada perbuatan melawan hukum yang berpotensi korupsi. Kalau MYC itu disahkan, mestinya semua pihak yang terlibat harus diperiksa aparat penegak hukum.

“Bukan hanya kepala daerah yang mengirim surat sakti, beserta wakilnya yang ngotot MYC itu diseledupkan, tapi juga anggota-anggota DPRD. Sebab jika MYC itu disepakati, maka jelas ada kompromi dan transaksi di sana,” ungkapnya, dihubungi Jumat (27/11/2020).

Dosen yang vokal terhadap kasus dugaan korupsi ini menyayangkan disetujuinya dua proyek MYC tersebut.

Menurutnya kejadian ini akan menjadi preseden buruk ke depan. Di mana peristiwa ini akan dicatat bagaimana upaya pemaksaan dan penyelundupan usulan MYC, ternyata bisa dilakukan hanya dengan modal surat sakti gubernur dan stempel Kemendagri.

“Orang-orang akan menjadikan ini semacam yurisprudensi, kalau menyelundupkan MYC itu bisa dilakukan, kendatipun tidak melalui prosedur yang seharusnya,” jelasnya.

Kendati telah diberi restu oleh Kemendagri, Castro menegaskan stempel Mendagri bukan berarti tidak bermasalah. Meski pada akhirnya memberi lampu hijau, usulan MYC yang diselundupkan itu tetap bermasalah jika ditinjau dari segi proses.

“Perdebatannya jangan ditarik ke soal penting atau tidak penting. Tapi ke soal memenuhi syarat dan tata cara usulan MYC sebagaimana ketentuan perundang-undangan atau tidak,” sambungnya.

Kepada DPRD Kaltim, dirinya menekankan usulan MYC yang diselundupkan itu menyalahi prosedur karena disaat-saat akhir baru diajukan tiba-tiba. Mestinya DPRD bisa konsisten dengan sikapnya untuk menolak MYC itu.

Baca Juga:  Fokus Perkuat Sektor Pertanian, Pemkab Kukar Dorong Ketahanan Pangan  

“Bila tetap disepakati, artinya politik transaksional dan kompromi itu memang terjadi. Dan itu mestinya jadi modal awal bagi aparat penegak hukum untuk bekerja memeriksa kemungkinan tawar menawar dalan proses pengesahannya,” tegasnya.

Sebab, sambung dia, lazimnya unprocedural process yang tetap dipaksakan, pasti menyisakan politik transaksi dibaliknya. “Bisa jadi ada perbuatan melawan hukum penguasa, bisa jadi ada yang masuk angin, dan sejenisnya. Demikian kasus-kasus yang sering ditemui,” ujarnya lagi. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Infrastruktur

Dirancang Sejak 2007, Progres Pengerjaan Pulau Balang Sudah 89 Persen

Infrastruktur

Mulai 9 September, Lion Air Buka Penerbangan PP Rute Balikpapan-Berau

Infrastruktur

Normalisasi Sungai Karang Mumus, Pemerintah Kota Samarinda Siapkan Anggaran Rp 10 Miliar

Infrastruktur

Proyek Pemindahan Ibu Kota Ditunda, Pembangunan Infrastruktur di Kota Penunjang Diteruskan

Infrastruktur

Gubernur Kaltim Resmi Lantik Sekprov, Anggota Dewan Soroti Target Pendapatan

Infrastruktur

Normalisasi Sungai Karang Mumus Dilanjutkan, Warga Diberi Deadline Pindah hingga 25 November

Infrastruktur

Dua Proyek MYC Tak Masuk Anggaran Tahun Depan, Pemprov Tetap Upayakan Kelengkapan Dokumen

Infrastruktur

Tahun Depan, Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp 680 Miliar untuk Pembangunan dan Perbaikan Jalan