Home / Politik

Tuesday, 1 December 2020 - 06:00 WIB

Ada Guru Honorer di Kutim Digaji Rp 50 Ribu Per Bulan, Mahyunadi-Kinsu Suarakan Perubahan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu memastikan pendidikan akan diurus dengan baik. (ist)

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kutim, H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu memastikan pendidikan akan diurus dengan baik. (ist)

WAYOUT.ID, SANGATTA – H Mahyunadi SE MSi dan H Lulu Kinsu harus segera membuat perubahan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Tidak hanya persoalan infrastruktur yang harus mendesak untuk dibenahi, pendidikan juga harus menjadi prioritas.

Alokasi pendidikan yang tidak sampai 20 persen di periode lalu mengakibatkan semua sektor pendidikan terdampak. Tidak hanya kualitas pendidikan yang terdampak, kesejahteraan guru pun juga terkena imbasnya.

Di Desa Telaga, Kecamatan Batu Ampar, ada guru honorer yang digaji hanya Rp 50 ribu per bulan. Dia mengajak di sekolah dasar (SD) desa itu. Ada enam ruangan kelas, namun hanya ada dua guru. Ini sangat memprihatinkan.

Persoalan pendidikan juga disampaikan Viviana. Salah seorang guru honorer SD itu berharap Mahyunadi-Kinsu dapat memberikan perhatian lebih bagi dunia pendidikan. “Perlu perhatian khusus mengenai pendidikan. Karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Miris saya, sempat digaji Rp 50 ribu per bulan,” keluhnya.

Mahyunadi menegaskan, bahwa tujuan negara Indonesia menjadi pondasi utama dalam membangun daerah. Hal itu tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tegas Mahyunadi dalam Rapat Besar Mahyunadi-Kinsu di Hotel Mesfa Mulia, Sangatta, Senin (30/11/2020) malam.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sambung Mahyunadi, pemerintah harus betul-betul berpihak kepada kepentingan masyarakat. Saat ini, jika tolok ukurnya adalah Bontang, Samarinda, atau daerah lain, maka bisa dikatakan warga Kutim cerdas. Namun, karena tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ukurannya adalah bangsa.

“Apabila kita diukur dengan bangsa lain, apakah sudah cerdas? Maka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah harus berpihak memberikan anggaran yang cukup bagi pendidikan. Kita sudah sepakat, kita sudah berhitung, apabila kita menang, maka anggaran pendidikan 20 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) harus bisa dilaksanakan,” katanya.

Baca Juga:  BPK Kaltim Lakukan Audit Anggaran Pesta Demokrasi, Temukan Kelalaian Terkait Setoran Pajak

Dengan rata-rata APBD Rp 3 triliun setiap tahun, maka jika direalisasikan, sambung Mahyunadi, anggaran pendidikan rata-rata Rp 60 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, hingga penyediaan keperluan perlengkapan sekolah dan pemberian beasiswa.

“Dengan anggaran 20 persen pendidikan itu, sekolah bisa diperbaiki. Saya banyak menemukan sekolah yang atapnya bocor, plafon bocor, sekolah tidak ada pagarnya, pintu, bahkan kambing tidur di kelas. Di Desa Telaga, ada sekolah punya enam kelas yang guru honornya hanya dua. Bahkan satu guru digaji Rp 50 ribu.  Ada juga sekolah yang tidak ada kantornya, menumpang di rumah guru. Ruang kelas numpang di balai desa. Padahal Kutai Timur pernah dapat penghargaan Ki Hajar Dewantara, tapi realita dari potret pendidikan tidak sesuai,” jelasnya.

Dengan anggaran itu pula, Mahyunadi-Kinsu memastikan bahwa keperluan sekolah akan terpenuhi. Pasalnya, yang digratiskan saat ini di Kutim hanyalah iuran bulanan. Sementara perlengkapan masih harus membeli.

“Dengan keseriusan, kita perbaiki. Dengan anggaran itu, bisa pendidikan gratis. Kalau sekarang orang tua masih membayar buku, masih bayar baju, maka catat baik-baik, jika kita menang, kita gratiskan dari sepatu, buku, dan lainnya. Beasiswa juga akan diatur. Jika yang diberikan hanya yang beprestasi, tidak adil. Karena cenderung yang mampu. Karena mampu beli buku. Bukan hanya prestasi ukurannya beasiswa, tapi jika mau, akan kita sekolahkan sampai lulus sekolah. Bagi yang putus sekolah juga akan kita kuatkan melalui BLK (balai latihan kerja),” tegas Mahyunadi.

Berikut ini implementasi program-program Mahyunadi-Kinsu yang wajib Anda ketahui:

 

Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan proporsional

Implementasi Program:

  1. Penambahan ruas dan peningkatan kualitas jalan
  2. Penyelesaian pelabuhan laut Sangatta dan pembangunan bandara
  3. Elektrifikasi listrik di semua desa
  4. Sambungan instalasi PDAM di semua desa
Baca Juga:  Tak Ada Sanksi Khusus Bagi Calon Kepala Daerah yang Langgar Protokol Kesehatan

 

Menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengembangkan UMKM, koperasi, agribisnis dan agroindustri

Implementasi Program:

  1. Kemudahan kredit modal usaha UMKM, dan pengembangan koperasi.
  2. Bantuan saprodi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan
  3. Peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
  4. Penyerapan tenaga kerja lokal di semua industri (pertambangan, migas, CPO dan turunannya)
  5. Pengembangan pariwisata dan budaya lokal
  6. Mengembangkan program desa mandiri dan sejahtera

 

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudi pekerti luhur, dan berdaya saing

Implementasi Program:

  1. Alokasi anggaran 20 persen di bidang pendidikan untuk bantuan perlengkapan siswa, pemberian beasiswa, pendidikan nonformal, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru serta pendirian dan pengembangan balai latihan kerja
  2. Pembangunan rumah sakit pratama, pembangunan rumah dokter, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan kesehatan, bantuan pengobatan bagi masyarakat kurang mampu serta bantuan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita
  3. Peningkatan dan pemerataan kualitas pemuka agama dan rumah ibadah

 

Mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik serta tatanan kehidupan sosial yang harmonis

Implementasi Program:

  1. Alokasi anggaran 50-100 juta per RT/tahun untuk kegiatan sosial, sarana olahraga dan seni, kegiatan keagamaan dan kegiatan penataan lingkungan di tiap RT
  2. Penataan peruntukan lahan per kecamatan
  3. Pembinaan lembaga adat, ormas, OKP, olahraga, seni dan budaya
  4. Menumbuhkembangkan budaya gotong-royong dalam masyarakat

 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan berbasis elektronik

Implementasi Program:

  1. Penerapan e-goverment dan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan
  2. Peningkatan kualitas, kapasitas, dan kesejahteraan ASN
  3. Peningkatan kesejahteraan tenaga honorer melalui pengupahan UMK
  4. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional di Kawasan Industri Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)

 

Baca Juga:  Selesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Samarinda Bersiap Memasuki Tahapan Lanjutan

Dengan dukungan dari koalisi partai politik (parpol) besar yang terdiri dari Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), serta Partai Amanat Nasional (PAN), semakin memudahkan Mahyunadi-Kinsu untuk membangun Kutim. Apalagi total dukungan mencapai 23 kursi.

Di samping itu, enam dari delapan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim berada dalam gerbong Mahyunadi-Kinsu. Ini semakin mempermudah lobi-lobi pasangan ini ke pusat untuk menuntaskan berbagai proyek strategis nasional yang ada di Kutim. Di tingkat provinsi, partai pengusung Mahyunadi-Kinsu adalah yang terbesar. Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor adalah ketua Partai Nasdem Kaltim, partai yang mengusung pasangan ini.

Belum lagi dukungan dari partai pendukung seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sekadar diketahui, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi adalah ketua Gelora Kaltim.

Membangun Kutim ke depan tidaklah mudah. Di tengah meningkatnya angka kemiskinan, banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan, fasilitas kesehatan yang belum merata, hingga kesejahteraan masyarakat harus diselesaikan. Jika salah memilih pemimpin pada 9 Desember mendatang, harapan untuk menikmati program-program tersebut di atas akan sirna.

Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kualitas, pengalaman, dan paham dengan kondisi masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam rangka membawa Kutim untuk perubahan sangat dibutuhkan. Syaratnya adalah, pada tanggal 9 Desember mendatang, coblos nomor satu, Mahyunadi-Kinsu. (***)

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

 

Share :

Baca Juga

Politik

Komitmen Basri Rase-Najirah Atasi Banjir di Bontang, dari Revitalisasi hingga Penataan Permukiman

Politik

Pilkada Samarinda 2020: Petahana Diharuskan Cuti, Anggota Dewan Wajib Mundur

Politik

Tinggalkan AFH-Uce di Pilkada Kutim, Hanura Mantapkan Diri ke Mahyunadi-Kinsu

Politik

PDI Perjuangan Kaltim Gelar Rakerda di Balikpapan, Bidik Kemenangan di Pesta Demokrasi 2024

Politik

Wujudkan Kota Bontang Hebat dan Beradab, Basri Rase-Najirah Adi Darma Tingkatkan Sarana Ibadah dan Olahraga

Politik

Adi Darma, Calon Wali Kota Bontang Positif Covid-19

Politik

Dorong Pembangunan Infrastruktur di Kutim, Mahyunadi-Kinsu Siapkan Empat Program Prioritas

Politik

Usung Sembilan Pasangan Calon, Ini Pesan Ketua PDI Perjuangan Kaltim