Home / News

Wednesday, 2 December 2020 - 06:00 WIB

Sidang Perdana Kasus Rasuah PT AKU, Terungkap Modus Adanya Sembilan Perusahaan Fiktif

Sidang kasus korupsi PT AKU yang digeelar secara virtual. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Sidang kasus korupsi PT AKU yang digeelar secara virtual. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Pada Senin (30/11/2020), sidang kasus rasuah dengan penyerta modal dari Pemprov Kaltim kepada perusahaan daerah (perusda) PT Agro Kaltim Utama (PT AKU), masuk ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda.

Dalam sidang perdana dengan agenda bacaan dakwaan, terdakwa atas nama Yanuar selaku mantan Direktur Utama PT AKU, dihadirkan sebagai pesakitan. Terdakwa dihadirkan melalui sambungan virtual yang berada di rumah tahanan Polsek Samarinda Kota.

Di dalam ruang sidang nampak Hongkun Ottoh selaku ketua PN Samarinda, yang turun langsung untuk mengadili perkara ini. Hongkun bertugas sebagai ketua majelis hakim didampingi Abdul Rahman Karim dan Arwin Kusmanta selaku hakim anggota.

Di dalam ruang sidang tampak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Samarinda, Indriasari dan Sri Rukmini beserta tim penasihat hukum terdakwa. Mereka bernama Wasti, Supiyatno, dan Marpen Sinaga.

Suara keras ketukan palu dari Hongkun menandakan sidang perdana kasus korupsi penyertaan modal Pemprov Kaltim di buka secara umum. Sidang yang berlangsung diawali bacaan dakwaan, JPU Indriasari dan Sri Rukmini secara bergantian.

Disebutkan, bahwa Perusda PT AKU yang bergerak di bidang usaha pertanian, perdagangan, perindustrian, dan angkutan darat telah mendapatkan penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 27 miliar pada medio 2003 – 2010.

Anggaran itu disetorkan dalam tiga tahap. Pertama, pemerintah menyetor Rp 5 miliar. Empat tahun kemudian, di 2007 kembali diserahkan Rp 7 miliar. Terakhir pada 2010, pemerintah kembali menyuntik PT AKU sebesar Rp 15 miliar.

Yanuar yang kala itu sebagai pucuk pimpinan, bersama rekannya Nuriyanto selaku komisaris menyalahgunakan penyertaan modal yang dikucurkan Pemprov Kaltim. Keduanya melakukan praktik korupsi dengan modus investasi bodong.

Baca Juga:  Akhirnya Kasus Covid-19 di Samarinda Mulai Melandai, Dua Kecamatan Telah Masuk Zona Kuning

Dalam aksi keduanya, PT AKU dibuat seolah-olah melakukan kerja sama dengan sembilan perusahaan. Namun sembilan perusahaan tersebut fiktif, yang tak lain adalah bentukan kedua terdakwa.

Investasi bodong yang dimaksud ialah, terdakwa dengan sengaja melakukan kerja sama perjanjian terhadap sembilan perusahaan buatannya tersebut, tanpa persetujuan badan pengawas dan tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Anggaran yang didapatkan dari Pemprov Kaltim, diinvestasikan ke sembilan perusahaan. Kemudian mereka gunakan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan perusahaan buatan mereka dibuat seolah-olah bangkrut.

Dari sembilan perusahaan yang diajak kerja sama, dalam praktiknya, enam perusahaan palsu. Perusahaan fiktif yang mereka buat salah satunya PT Dwi Palma Lestari. Di perusahaan ini, total modal usaha yang mengalir sebanyak Rp 24 miliar.

Terungkap, bahwa Nuriyanto tercatat sebagai Direktur PT Dwi Palma Lestari. Sedangkan Yanuar selaku komisaris. Dalam jangka waktu empat tahun, keduanya selalu bergantian menjadi direktur dan komisaris. Tujuannya agar perusahaan yang mereka dirikan tersebut dianggap memang ada dan masih aktif.

Akibatnya, modal usaha itu tidak jelas keberadaannya dan dilaporkan sebagai piutang sekitar Rp 31 miliar. Cara markup seperti itu dilakukan agar dana jumlah besar yang dikucurkan Pemprov Kaltim dapat dengan mudah mereka kuasai bersama-sama.

Akibat perbuatannya, PT AKU yang diharapkan Pemprov Kaltim dapat memberikan sumbangsih pada pendapatan asli daerah (PAD) justru ikut berakhir bangkrut. Akibat perbuatan terdakwa maupun rekannya itu, Pemprov Kaltim harus rugi sebesar Rp 29 miliar.

Kerugian itu sesuai hasil hitung dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kerugian negara sebesar Rp 29 miliar, dengan perincian penyertaan modal Rp 27 miliar ditambah laba operasional PT AKU yang digunakan kembali dalam kerja sama dengan pihak ketiga, kurang lebih sebesar Rp 2 miliar.

Baca Juga:  96 Pos Pelayanan untuk Amankan Tahun Baru, THM dan Tempat Karaoke di Samarinda Tutup

Atas perbuatannya itu, JPU menjerat terdakwa Yanuar dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai membacakan dakwaan, ketua majelis memberikan kesempatan kepada terdakwa Yanuar atas dakwaannya. Melalui kuasa hukumnya, terdakwa Yanuar tak menyangkal atas dakwaan yang dibacakan JPU dan tidak mengambil langkah eksepsi.

“Terdakwa tidak mengambil eksepsi, apa yang dibacakan JPU, terdakwa menerima. Jadi langsung masuk ke materi persidangan,” ungkap Wasti, kuasa hukum Yanuar ketika dikonfirmasi usai persidangan.

Atas pernyataan terdakwa, sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan pada 7 Desember mendatang dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi.

“JPU nanti dipersiapkan saksi-saksi yang akan dihadirkan. Karena tidak ada lagi yang dipertanyakan, sidang ditutup,” ujar Hongkun. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Isu Penyebaran Covid-19 lewat Seprai Menyeruak dan Handuk, Begini Penjelasan dari PHRI Kaltim

News

Ribuan Pemilih Pemula di Samarinda Belum Punya e-KTP, Disdukcapil Buka Layanan di Akhir Pekan

News

Rentetan Aksi Terorisme Terjadi di Indonesia, Ini Imbauan Anggota Komisi III DPR RI Asal Kaltim

News

96 Pos Pelayanan untuk Amankan Tahun Baru, THM dan Tempat Karaoke di Samarinda Tutup

News

Kendati September Masih Diselimuti Pandemi, Unmul Gelar Wisuda Tiga Kali

News

Akhir Pekan Ini di Balikpapan, Rapid Test Massal Ibu Hamil di Seluruh Puskesmas

News

Sudah Berjalan Dua Minggu, Pelanggaran Perwali di Balikpapan Masih Tinggi

News

Laporan Kasus Harian Bikin Cemas, Kaltim Peringkat Dua Penambahan Kasus Baru Positif Covid-19