Home / Politik

Sunday, 20 December 2020 - 06:00 WIB

BPK Kaltim Lakukan Audit Anggaran Pesta Demokrasi, Temukan Kelalaian Terkait Setoran Pajak

Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar (dua dari kiri) saat menyampaikan rilis pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2019 dan 2020. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar (dua dari kiri) saat menyampaikan rilis pemeriksaan keuangan oleh BPK tahun 2019 dan 2020. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Pesta demokrasi, baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan umum legislatif (pileg), hingga pemilihan kepada daerah (pilkada) 2020 telah dilewati.

Kendati demikian, pesta demokrasi ini tak lepas dari pantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kaltim.

Kepala BPK Kaltim, Dadek Nandemar mengatakan, biasanya BPK Kaltim mengaudit biaya yang digunakan pelaksanaan kenduri demokrasi di KPU tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dadek mengatakan, saat ini pihaknya telah membentuk tim khusus untuk memeriksa sekaligus mengaudit beberapa KPU yang ada di Kaltim.

Penyelenggara pemilu tersebut antara lain KPU Kaltim, KPU Balikpapan, KPU Bontang, dan KPU Kutim. Pihaknya sedang melakukan pengujian data keuangan yang dilakukan keempat wilayah tersebut. .

Hal tersebut berdasarkan permintaan BPK RI, sekaligus KPU RI dalam melakukan pemeriksaan di KPU.

Namun ia membantah pemilihan keempat KPU ini dikarenakan tercium permasalahan penganggaran.

“Tim pemeriksa KPU ini sedang berjalan, jadi tim ini berada di Kaltim, Balikpapan, Bontang, Kutim. Jadi KPU ini objeknya pusat. KPU meminta kita untuk melakukan pengujian. Kita diminta pusat. Kesimpulannya sifatnya membantu. Biasanya sampel itu dari pusat. Kita tidak tahu (pasti) ada alasannya,” ucap Dadek.

Namun pemeriksaan ini bersifat sementara. Nantinya beberapa wilayah lainnya juga turut diperiksa BPK. “Ini belum, pasti bisa berubah. Tapi ini kan bukannya ada temuan ini bisa berubah,” ujarnya.

Ikut Telusuri Indikasi Kelalaian Penyetoran Pajak

Sebelumnya, BPK Kaltim menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota. Dalam laporan tersebut, beberapa hal riskan terkait laporan keuangan dan kinerja

Dadek mengungkap, dalam laporan keuangan Pemprov Kaltim dan 10 kabupaten/kota meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meski begitu, ada beberapa hal riskan yang pihaknya temukan dalam pelaporan pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:  Fokus Dorong Pembangunan Infrastruktur di Kutim, Inilah Empat Program Utama Mahyunadi-Kinsu

Pemeriksa BPK Kaltim menemukan KPU beberapa kabupaten/kota lalai dalam pengitungan pihak ketiga. Khususnya tekait penyetoran pajak PPN 10 persen dan PPH 2 persen.

“Beberapa temuan begini, dari bendahara yang memungut pajak (PPN dan PPH). Pajak itu lalu disetorkan ke kas negara. Ada beberapa kabupaten/kota yang belum setorannya sampai ke kas negara. Ini yang masih kami telusuri,” kata Dadek.

Dadek mengingatkan kepada seluruh kepala daerah di Kaltim, agar benar-benar menyiapkan laporan dan penyetoran PPN dan PPH ke kas negara.

Pemeriksa dari BPK Kaltim menemukan permasalahan serupa di beberapa kabupaten/kota di Kaltim. “Hati-hati kepala daerah di tahun depan. Saya lebih baik sampaikan di sini. Jadi pas pelaporan tidak kelabakan,” ungkapnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Status Ijazah Mahyunadi Digoreng Jadi Isu Politik, Ini Jawaban Sang Kakak

Politik

Dinilai Dekat dan Mampu Melayani Masyarakat, Sulaiman Makin Banyak Didukung Tokoh Paser

Politik

Beredar Flyer Barkati-Darlis Bergambar Mendiang Siswadi, Ketua PDI  Perjuangan Kaltim Ingatkan Sanksi

Politik

Lewat Rantang Kasih, Basri Rase-Najirah Adi Darma Gratiskan Paket Makanan untuk Lansia Tak Mampu di Bontang

Politik

Milad ke-95 Nahdlatul Ulama, Ini Harapan Safaruddin selaku Anggota DPR RI Dapil Kaltim

Politik

Rangkaian HUT ke-48 PDI Perjuangan di Balikpapan, Safaruddin Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Politik

Thohari Aziz Meninggal Jelang Dilantik Jadi Wakil Wali Kota Balikpapan, Safaruddin: Beliau Orang Baik

Politik

Adi Darma Wafat, Jadi Calon Kepala Daerah Kedua yang Mangkat Karena Covid-19