Home / Politik

Thursday, 24 December 2020 - 06:00 WIB

Waktu Pelantikan Kepala Daerah Terpilih di Kaltim Bisa Berbeda-beda, Pemprov Tunggu SK Mendagri

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

ilustrasi. (Pudink/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sembilan kabupaten/kota penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, seluruhnya telah merampungkan rekapitulasi suara.

KPU telah mendapatkan pasangan calon pemenang pilkada di masing-masing daerah. Untuk jadwal pelantikan, Pemprov Kaltim telah mengagendakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati terpilih pada Senin (17/2/2021) mendatang.

Jadwal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas Setprov Kaltim, Muhammad  Syafranuddin. Dia mengungkapkan, penetapan jadwal pelantikan kepala daerah periode 2021-2025 ini, sesuai masa pengabdian kepala daerah yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, sesuai hasil pilkada serentak 2015.

Lantaran akhir masa pengabdian yang berbeda, pelantikan pemenang pilkada 2020 memungkinkan tidak dilakukan bersamaan.

Juru bicara Pemprov Kaltim ini menyebut, kepala daerah yang bakal dilantik bersamaan yakni Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Berau, Mahakam Ulu (Mahulu), dan Paser.

Sementara Kutai Barat, Bontang dan Balikpapan dilakukan berbeda sesuai dengan masa pengabdian sebelumnya.

“Bisa saja semua disamakan, Pemprov Kaltim masih menunggu surat keputusan (SK) Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” kata Syafranuddin, Rabu (23/12/2020).

Bila memungkinkan dilakukan, pelantikan sembilan kabupaten/kota secara bersamaan, dimungkinkan pelantikan akan digelar Mei 2021. Hal itu sesuai akhir masa bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan, pada 28 Mei 2021.

“Kalau memang harus disamakan semua, kemungkinan akan dilaksanakan pada masa bakti terakhir, yakni Kota Balikpapan yang dilantik pada 28 Mei 2019. Hanya Kutim, Berau, Mahulu, Paser, Kukar, dan Samarinda yang bersamaan. Namun kemungkinan besar Kubar bisa disatukan. Karena peraih suara terbanyak di pilkada kemarin, pasangan yang sama saat ini memimpin Kubar,” pungkasnya.

KPU Kukar Tunggu Kabar dari Mahkamah Konstitusi

Baca Juga:  Lanjutkan Penertiban Bangunan di Sungai Karang Mumus, Pemkot Samarinda Butuh Dana Rp 4 Miliar

Sementara itu, di Kota Raja, KPU Kukar masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagai syarat untuk bisa menentukan pasangan calon yang terpilih.

Komisioner KPU, Muhammad Amin mengatakan, untuk saat ini KPU Kukar masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk diterima atau ditolaknya gugatan.

Selama proses itu juga KPU Kukar tidak bisa menentukan pasangan calon terpilih.

“Untuk gugatan hari ini bisa dilihat di website MKRI ada masuk untuk Kukar, kelanjutannya seperti apa itu yang sedang kita bahas juga,” kata Amin.

Menurutnya, sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, KPU Kukar belum bisa menetapkan pasangan calon yang terpilih.

“Kalau kemarin sudah penetapan rekapitulasi, setelah itukan seharusnya penetapan pasangan calon terpilih tapi karena masih ada yang mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, kita harus menunggu proses itu dulu selesai,” ujarnya. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Status Ijazah Mahyunadi Digoreng Jadi Isu Politik, Ini Jawaban Sang Kakak

Politik

Bakal Digelar Selama 71 Hari, Proses Pilkada Dimulai Sejak 26 September 2020

Politik

Warga Desa Benua Ilir Mengadu ke Mahyunadi-Kinsu, Keluhkan Pengurusan Administrasi hingga Kesulitan Pupuk

Politik

Pilkada Samarinda: PDI Perjuangan All Out Menangkan Andi Harun-Rusmadi

Politik

Rangkaian HUT ke-48 PDI Perjuangan di Balikpapan, Safaruddin Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Politik

LO Pasangan Calon 3 Tak Hadiri Rakor Jelang Pleno Rekapitulasi Suara, KPU Imbau Tak Bawa Massa

Politik

Langgar Protokol Kesehatan, Tiga Calon Petahana di Kaltim Disemprit Mendagri

Politik

Rampungkan Gelaran Musda ke V, PKS Samarinda Komitmen Siapkan Kader-Kader Muda di Kepengurusan