Home / Ekobiz

Saturday, 26 December 2020 - 06:00 WIB

Pemprov Kaltim Bakal Rombak Seluruh Pimpinan Perusda PT AKU, Januari Ada Pergantian Direksi

Bingkai yang memuat informasi terkait Perusda Kaltim dalam Kaltim Fair beberapa waktu lalu. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

Bingkai yang memuat informasi terkait Perusda Kaltim dalam Kaltim Fair beberapa waktu lalu. (Satria Mega Dirgantara/Wayout.id)

WAYOUT.ID, SAMARINDA – Keberadaan perusahaan daerah (perusda) sebagai salah satu faktor peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pelan-pelan mulai dievaluasi wakil rakyat.

Evaluasi besar-besaran dilakukan Komisi II DPRD Kaltim dalam rangka melakukan pengawasan di berbagai sektor usaha milik pemerintah guna dapat mendongkrak perekonomian dan meningkatkan PAD. Salah satu yang mendapat rapor merah adalah Perusda Agro Kaltim Utama (AKU).

PT AKU beberapa tahun terakhir menjadi sorotan lantaran dalam berjalannya perusahaan, direksinya terseret kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 29,7 miliar. Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni mantan direktur utama berinisial YR dan rekannya berinisial N.

Langkah konkret diambil Pemprov Kaltim. Mereka sepakat melakukan perombakan direksi PT AKU dalam waktu dekat.

“Saya dapat informasi bahwa Pemprov Kaltim akan melakukan finalisasi pergantian direksi di Januari,” ungkap ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, Jumat (25/12/2020).

Sebab itu, saat memasuki waktu efektif kerja pada awal tahun 2021, Veridiana selaku ketua komisi akan segera memanggil Asisten II Pemprov Kaltim untuk melakukan koordinasi terkait proses seleksi calon direksi PT AKU yang baru.

“Minggu pertama Januari 2021, komisi II akan panggil mereka,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam pertemuan nanti, diharapkan Pemprov Kaltim dapat menguraikan proses tahapan seleksi dengan objektif.

“Termasuk nama-nama calon pengisi kursi direksi perusda AKU dan syarat apa saja yang diterapkan untuk perekrutan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, kasus dugaan korupsi penyertaan modal awal PT AKU sebesar Rp 29,7 miliar oleh Pemprov Kaltim akhirnya terungkap.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melalui siaran pers menyampaikan bahwa berkas perkara kasus yang melibatkan YR dan N sebagai tersangka telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda.

Baca Juga:  Tidak Mengalami Kenaikan karena Pandemi Covid-19, UMP Kaltim 2021 Tetap di Angka Rp 2,9 Jutaan

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Prihatin SH mengatakan, dugaan korupsi tersebut bermula saat PT AKU menerima penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebesar Rp 27 miliar dalam kurun waktu 2003, 2008, dan 2010.

Uang tersebut disalahgunakan peruntukannya dari yang semestinya digunakan untuk bidang usaha pengembangan pertanian, perdagangan, industri, dan pengangkutan darat sesuai bidang usaha PT AKU.

“Malah digunakan untuk kerja sama sembilan perusahaan yang enam di antaranya perusahaan fiktif seperti penjualan solar dan lain-lainnya,” ungkap, 3 November 2020 silam.

Penyalahgunaan dana tersebut tanpa persetujuan badan pengawas dan rapat umum pemegang saham (RUPS).

“Jadi murni kehendak direktur. Perusahaan-perusahaan fiktif yang dikerjasamakan itu dua orang ini yang bermain,” terang dia.

Tersangka N merupakan direktur dari sebuah perusahaan fiktif yang dikerjasamakan dengan PT AKU.  Keduanya ditahan setelah penyidik Kejati Kaltim mengantongi dua alat bukti yang cukup terkait tindak pidana korupsi.

Selain dana penyertaan modal Rp 27 miliar yang ditilep, dana laba operasional PT AKU senilai Rp 2,7 miliar juga dialihkan untuk kerja sama sembilan perusahaan tersebut tanpa pertanggungjawaban.

Berdasarkan hitungan dari Badan Pengawasan Keuangaan dan Pembangunan (BPKP), total kerugian negara sebesar Rp 29,7 miliar digunakan tanpa pertanggungjawaban. Kini kedua tersangka sudah ditahan.

Keduanya dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 JPasal 65 Ayat 1 KHUP dengan ancaman penjara minimal empat tahun dan denda Rp 200 juta. (***)

Reporter: Satria Mega Dirgantara

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Ekobiz

Kaderisasi Terus Berjalan, Kader Internal Bank Kaltimtara Melenggang Jadi Direktur Utama

Ekobiz

Bagaimana Satu Produsen Furnitur Menjadi “Beyond Sustainability”

Ekobiz

Enam Karyawan Bukopin Samarinda Terpapar, Layanan Nasabah Dialihkan ke Cabang Lain  

Ekobiz

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sulit Diterawang, Kok Bisa Begitu Ya?

Ekobiz

Kedai di Citra Niaga dan Tepian Mahakam Dipersilakan Beraktivitas, Asalkan….

Ekobiz

Kinerja Salah Satu BUMD Belum Memuaskan, Ini Kata Kepala Bapenda Samarinda

Ekobiz

RPP Minerba Atur IUP Bisa Dipindahtangankan, Koalisi #BersihkanIndonesia Sebut Adanya Potensi Rente Baru

Ekobiz

PPnBM Mobil Baru Nol Persen Mulai Berlaku Bulan Depan, Berharap Pertumbuhan Sektor Otomotif