Home / Politik

Saturday, 27 March 2021 - 19:53 WIB

Vaksinasi Dosis Kedua di Parlemen Dilakukan, Safaruddin: Waspada Kemungkinan Embargo

Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat menjalani vaksinasi dosis kedua. (ist)

Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat menjalani vaksinasi dosis kedua. (ist)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI kembali menjalankan vaksinasi Covid-19. Ini merupakan vaksin dosis kedua yang diberikan kepada wakil rakyat di Senayan. Suntikan vaksina juga diberikan kepada anggota DPR RI Dapil Kaltim, Drs H Safaruddin.

“Vaksinasi ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk melawan corona (nama lain Covid-19, Red.). Kita punya harapan untuk melawan pandemi yang telah terjadi lebih dari satu tahun,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu juga mendorong agar pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk terus mengedukasi masyarakat. Apalagi, masih ada yang menolak untuk divaksin. Tentunya ini jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meyakinkan masyarakat, bahwa vaksin Covid-19 aman dan halal.

“DPR juga mengambil peran sesuai tugasnya, untuk memastikan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar. Yakni melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, terjadi sinergitas antara pemerintah dengan legislatif dalam rangka menekan Covid-19,” tegas Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Di samping itu, Safaruddin juga menyoroti adanya embargo vaksin di sejumlah negara. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengembangkan vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

“Indonesia juga harus mandiri dalam hal vaksin ini. Jangan bergantung dengan negara lain. Untuk itulah, perlu kita dukung pengembangan vaksin dalam negeri. Sehingga bisa menjawab kebutuhan dan situasi dalam negeri terkait kebutuhan vaksin,” kata Safaruddin.

Mandiri soal vaksin, sambungnya, memang menjadi keharusan. “Biar tidak terjadi kelangkaan vaksin di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat kita bisa menjalani vaksinasi, tanpa terkecuali. Oleh karena itu dibutuhkan kemandirian dalam vaksin,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada potensi kendala dalam percepatan vaksinasi ke depan. Kendala tersebut terkait adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara.

Baca Juga:  Hai Ges! Ada Info Menarik Nih, Insya Allah Basri Rase Akan Bangun Rumah Kreasi Milenial di Bontang

“Ada catatan yang kami sampaikan juga ke Presiden, karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo, sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya,” papar Budi. (***)

 

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

Rangkaian HUT ke-48 PDI Perjuangan di Balikpapan, Safaruddin Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Politik

Balikpapan dan Kukar Diikuti Satu Pasangan, Ini Potensi Sengketa yang Terjadi

Politik

Cegah Penyebaran Covid-19 saat Pencoblosan, TPS Akan Disemprot Disinfektan Tiap 3 Jam

Politik

Melalui Program Bontang Bangkit, Basri Rase-Najirah Adi Darma Bakal Bikin Masyarakat Sejahtera

Politik

PDI Perjuangan Pemenang Pemilu, Andi Harun: Ini Modal Politik Besar

Politik

Hadiri Syukuran Lepek Nugan di Muara Ancalong, Mahyunadi-Kinsu Pastikan Program Peningkatan Pertanian

Politik

Langgar Protokol Kesehatan, Tiga Calon Petahana di Kaltim Disemprit Mendagri

Politik

Adi Darma Wafat, Jadi Calon Kepala Daerah Kedua yang Mangkat Karena Covid-19