Home / Politik

Saturday, 27 March 2021 - 19:53 WIB

Vaksinasi Dosis Kedua di Parlemen Dilakukan, Safaruddin: Waspada Kemungkinan Embargo

Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat menjalani vaksinasi dosis kedua. (ist)

Anggota DPR RI Dapil Kaltim yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat menjalani vaksinasi dosis kedua. (ist)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Anggota DPR RI kembali menjalankan vaksinasi Covid-19. Ini merupakan vaksin dosis kedua yang diberikan kepada wakil rakyat di Senayan. Suntikan vaksina juga diberikan kepada anggota DPR RI Dapil Kaltim, Drs H Safaruddin.

“Vaksinasi ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk melawan corona (nama lain Covid-19, Red.). Kita punya harapan untuk melawan pandemi yang telah terjadi lebih dari satu tahun,” kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim itu juga mendorong agar pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk terus mengedukasi masyarakat. Apalagi, masih ada yang menolak untuk divaksin. Tentunya ini jadi pekerjaan rumah pemerintah untuk meyakinkan masyarakat, bahwa vaksin Covid-19 aman dan halal.

“DPR juga mengambil peran sesuai tugasnya, untuk memastikan vaksinasi Covid-19 berjalan lancar. Yakni melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan demikian, terjadi sinergitas antara pemerintah dengan legislatif dalam rangka menekan Covid-19,” tegas Kapolda Kaltim 2015-2018 itu.

Di samping itu, Safaruddin juga menyoroti adanya embargo vaksin di sejumlah negara. Menurutnya, pemerintah juga harus melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengembangkan vaksin dalam negeri, yakni Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

“Indonesia juga harus mandiri dalam hal vaksin ini. Jangan bergantung dengan negara lain. Untuk itulah, perlu kita dukung pengembangan vaksin dalam negeri. Sehingga bisa menjawab kebutuhan dan situasi dalam negeri terkait kebutuhan vaksin,” kata Safaruddin.

Mandiri soal vaksin, sambungnya, memang menjadi keharusan. “Biar tidak terjadi kelangkaan vaksin di Indonesia, sehingga seluruh masyarakat kita bisa menjalani vaksinasi, tanpa terkecuali. Oleh karena itu dibutuhkan kemandirian dalam vaksin,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ada potensi kendala dalam percepatan vaksinasi ke depan. Kendala tersebut terkait adanya embargo vaksin Covid-19 yang dilakukan sejumlah negara.

Baca Juga:  Sekolah di Kawasan Zona Merah Samarinda Diminta Tak Lakukan Pembelajaran Tatap Muka

“Ada catatan yang kami sampaikan juga ke Presiden, karena terjadi lonjakan kasus di beberapa negara termasuk di India, sehingga mulai terjadi embargo vaksin dan bisa mengganggu ketersediaan vaksin dalam beberapa bulan ke depan. Terutama yang berasal dari negara-negara yang melakukan embargo, sehingga kita perlu berhati-hati mengatur laju penyuntikan vaksin agar tidak terjadi kekosongan vaksin nantinya,” papar Budi. (***)

 

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

Politik

PDI Perjuangan Kaltim Gelar Rakerda di Balikpapan, Bidik Kemenangan di Pesta Demokrasi 2024

Politik

Dugaan Pelanggaran Kampanye Barkati-Darlis, Ini Langkah Bawaslu Samarinda

Politik

Sederet Alasan Mengapa Mahyunadi-Kinsu Bakal Membawa Kutim Makin Maju

Politik

Wujudkan Kota Bontang Hebat dan Beradab, Basri Rase-Najirah Adi Darma Tingkatkan Sarana Ibadah dan Olahraga

Politik

Bersama Sulaiman Eva Merukh-Ikhwan Wirawan, Mari Kita Wujudkan Kabupaten Paser Beriman

Politik

Surat Suara Rusak Tembus Angka 17 Ribuan, Ketua KPU Samarinda Bantah Adanya Kecurangan

Politik

Gerakan Milenial Dukung Sulaiman-Ikhwan, Diyakini Mampu Membawa Kesejahteraan Bagi Masyarakat Paser

Politik

Dinilai Dekat dan Mampu Melayani Masyarakat, Sulaiman Makin Banyak Didukung Tokoh Paser