Home / News

Friday, 23 April 2021 - 06:00 WIB

Ada Oknum Penyidik KPK Diduga Peras Tersangka Korupsi, Komisi III: Harus Ditindak Tegas

Anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat berbincang hangat dengan warga. (Pudink/Wayout.id)

Anggota Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim, Drs H Safaruddin saat berbincang hangat dengan warga. (Pudink/Wayout.id)

WAYOUT.ID, JAKARTA – Dugaan keterlibatan oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeras Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dianggap mencoreng nama baik lembaga tersebut. Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM) pun mengingatkan bahwa tidak ada toleransi atas tindakan tersebut.

Anggota Komisi III DPR RI, Drs H Safaruddin menegaskan, harus zero tolerance terhadap tindakan yang melanggar undang-undang di KPK. Oleh karena itu, tindakan tegas harus diberikan demi menjaga muruah lembaga antirasuah tersebut di mata rakyat.

“Harus zero tolerance. Harus ditindak tegas oknumnya. Proses sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Tidak boleh pandang bulu. Yang pasti, Komisi III DPR RI akan mengawasi prosesnya. Jangan sampai nama baik KPK tercoreng,” kata ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim tersebut.

Di sisi lain, wakil rakyat asal Kaltim itu mengapresiasi langkah Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri dalam mengungkap dugaan pemerasan tersebut. Ini menjadi bukti bahwa Korps Bhayangkara tidak main-main dalam pemberantasan korupsi.

“Dalam hal penegakan hukum, Polri tidak pandang bulu. Yang melanggar pasti ditindak. Ini sesuai visi Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” tegas Kapolda Kaltim 2015-2018 tersebut.

Diberitakan, seorang oknum penyidik KPK diduga mengaku dapat mengondisikan kasus yang tengah dialami Wali Kota Tanjungbalai.

Ketua KPK, Firli Bahuri memastikan tidak akan menolerir penyimpangan tersebut. Dia berjanji akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang dulu. “Kami memastikan tidak ada toleransi,” kata Firli.

Sementara itu, Div Propam Mabes Polri menegaskan tidak akan menolerir perbuatan penyidik KPK yang diduga terlibat kasus pemerasan. Hal itu berlaku bagi semua anggota Polri yang berdinas di lembaga apapun apabila melakukan tindak pidana.

Baca Juga:  Tiap Tahun Kutim Mengalami Defisit Anggaran, Mahyunadi-Kinsu Beberkan Fakta Mengejutkan saat Debat Publik

“Polri tidak akan menolerir semua anggota Polri yang melakukan pelanggaran pidana atau kode etik profesi Polri di manapun berdinas,” kata Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo. (***)

Reporter: Bima Putra Perkasa

Editor: Prananda Dwi Indra Purnama

Share :

Baca Juga

News

Samarinda Belum Beranjak dari Zona Oranye, Jumlah Pasien Terpapar Covid-19 Malah Terus Meningkat

News

Bisnis Prostitusi Online di Samarinda Terungkap, Korbannya Masih Berusia Belasan Tahun

News

Mulai Menunjukkan Tren Positif, Angka Pasien Covid-19 yang Sembuh di Kaltim Mencapai 83,7 Persen

News

Selain Ajak Masyarakat Berpartisipasi Tekan Lonjakan Kasus Covid-19, Safaruddin Juga Imbau Petugas untuk Lebih Humanis

News

Kabar Zairin Zain Terkonfirmasi Covid-19 Masih Simpang Siur, Ini Kata Camat Samarinda Ulu

News

Sembilan Orang di Kaltim Meninggal Akibat Covid-19, Polisi Bakal Bubarkan Kerumunan

News

Kasus Rasuah Mantan Bupati Kutim, Ismunandar Uang untuk Modal Pilkada

News

Pewarta Korban Dugaan Aksi Represif Polisi Lapor ke Polresta Samarinda